DPRD Kaltim Respon Keras Atas Rencana Pemotongan DBH Dari Pemerintah Pusat
DPRD Kaltim Respon Keras Atas Rencana Pemotongan DBH Dari Pemerintah Pusat. Anggota Komisi-III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun
AspirasiNews.id, Samarinda- Kalimantan Timur (Kaltim) diwacanakan akan mengalami pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, pada tahun 2026 mendatang. Keputusan ini banyak menuai respon keras dari berbagai kalangan di daerah. Satu diantaranya dari para legislator Kaltim.
Kali ini sorotan tajam itu datang dari Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. Dirinya mendukung upaya yang digulirkan oleh pihaknya. Terutama dalam penolakan pemotongan DBH yang akan diterima Kaltim pada 2026 mendatang.
Terlebih, Kaltim adalah sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar, di Indonesia. Jadi sudah seharusnya, Kaltim mendapatkan hak dari DBH yang cukup besar. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang.
“Kaltim selama ini selalu menjadi anak manis. Selalu adem, dan tenang,” jelas Muhammad Samsun, Anggota Komisi-III DPRD Kaltim ini.
Pria yang akrab disapa Samsun ini, menambahkan. Memang, meski selama ini masyarakat Kaltim tenang. tetapi dikatakan Samsun, bahwa kesejahteraan masyarakat daerah harus terus diperjuangkan. Jangan sampai kebijakan pemotongan DBH, nantinya menghambat pembangunan di Kaltim.
Samsun menegaskan, jika jalur kordinasi pemerintahan tak mampu menjawab keluhan pemotongan DBH. Maka respon keras masyarakat pun, tak dapat dihindari.
“Kami tentunya, tidak bisa menghalangi masyarakat Kalimantan Timur. Untuk melakukan aksi,” ungkap Samsun, Legislator dari Partai PDI-Perjuangan itu.
Sebagai informasi tambahan, Kaltim kemungkinan hanya memiliki dana sebesar Rp15 triliun, pada anggaran 2026. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya. Yakni memiliki angka sebesar Rp21 triliun. (Adv/DPRD Kaltim)
