Pemkab dan DPRD Kutim Resmi Sepakati KUA-PPAS 2026, Tahapan Susun APBD Terus Dikebut

AspirasiNews.id, Sangatta- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, resmi sepakat. Yakni dalam menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Termasuk juga kesepakatan Kegiatan Tahun Jamak. Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-XI Masa Persidangan-I Tahun Sidang 2025/2026. Agend ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, pada Jumat (21/11/2025) malam.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua Sayid Anjas. Juga dihadiri Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, bersama 27 anggota dewan lainnya.

Dalam keterangan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan apresiasi. Atas sinergi yang terjalin, antara eksekutif dan legislatif. Dia menyebut, kerja sama tersebut akan memperlancar tahap pembahasan anggaran selanjutnya.

Ardiansyah juga menanggapi hasil penandatanganan KUA-PPAS itu. Bupati Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan terima kasihnya, terutama kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim.

“Jadi, saya terima kasih kepada teman-teman Banggar. Yang kerjasamanya cukup luar biasa, dan tanpa mengenal lelah, serta tanpa mengenal waktu. Itu akan terus berjalan, dan insyaallah mungkin hari Senin kita sudah siap. Yakni untuk menyampaikan penyampaian nota anggaran APBD,” jelas Ardiansyah.

Ardiansyah, orang nomor satu di Pemkab Kutim itu menambahkan. Bahwa dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), secara keseluruhan sudah nyata didepan mata. Maka kedepannya, kita akan memproyeksikan tahapan anggaran akan terus berjalan cepat.

“InsyaAllah Senin secara simpulan, kita akan berjalan. Kemudian pembahasan, dan setelah itu, kita mengetuk palu APBD,” tutur Ardiansyah.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan. Bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini, merupakan wujud sinergi yang produktif. Antara kedua lembaga, legislatif di DPRD dan eksekutif di Pemkab.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi, yang sudah terjalin. Terutama dalam mencapai kesepakatan ini. Jimmi juga menegaskan, bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut, telah memenuhi amanah peraturan yang berlaku.

“Alhamdulillah, berkat sinergi yang terbangun, dan terus terpelihara. Hingga akhirnya telah menghasilkan kesepakatan bersama. Pada hari ini, dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan tadi. Maka telah terpenuhi amanah pasal 90 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. Tentang pengelolaan keuangan daerah,” terang Jimmi.

Lebih lanjut, orang nomor satu di DPRD Kutim itu, juga mengingatkan. Terutama bagi para Anggota Dewan Kutim, yakni mengenai fungsi pengawasan yang harus dijalankan. Jimmi berharap, agar pemanfaatan anggaran dapat optimal demi masyarakat. Jimmi juga meminta anggotanya, untuk lebih proaktif dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Kami berharap, optimis dalam pemanfaatan anggaran yang tersedia. Yakni dapat benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Timur. Kami mengingatkan kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, untuk lebih produktif, proaktif. Terutama di dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD. Khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sebagai upaya mewujudkan mekanisme check and balance dengan optimal,” pesan Jimmi. (Adv/Diskominfo Kutim)