Ketua DPRD Terus Berkoordinasi, Terkait Pemotongan Dana Transfer Pusat Ke Kaltim

AspirasiNews.id, Samarinda- Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas) kembali menyampaikan informasi. Bahwa dirinya belum mendapatkan laporan resmi. Utamnya mengenai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, yang disuarakan masyarakat adat. Yakni terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kemarin, DBH dari masyarakat adat itu, kalau enggak salah. Kebetulan saya enggak ikut itu, karena sedang di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga,” jelas Hamas, sapaan akrabnya.

Meski tidak sempat mengikuti RDP tersebut, Hasanuddin akan terus memperjuangkan revisi. Utamanya terhadap pemangakasan DBH Kaltim.

Dirinya juga membeberkan, ada beberapa cara akan dilakukan. Seperti koordinasi lintas partai, dan juga mengoptimalkan peran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

“Yang jelas, mereka memperjuangkan DBH. Supaya tidak ada pemotongan,” terang Hamas.

Hamas menambahkan, kebijakan pemotongan DBH dirasakan seluruh daerah di Indonesia. Jadi bukan hanya Kaltim. Sehingga, mempertahankan DBH yang ada sebelumnya, bukanlah hal yang sederhana.

“Tapi, menurut pendapat saya pribadi. Agak susah, karena DBH itu kan nasional. Bukan hanya Kaltim,” tutur Hamas.

Ditempat yang sama, pimpinan tertinggi legislator Karang Paci tersebut, juga mengungkapkan. Bahwa kondisi fiskal daerah yang berat, akibat dana transfer yang turun. Yakni hingga 71 persen, dari Pemerintah Pusat.

Adanya penurunan dana transfer ini, membuat pemerintah harus menghitung kembali. Mengenai kemampuan anggaran belanja daerah.

Hasanuddin juga menegaskan. Bahwa pihaknya, akan terus mengawal revisi DBH. Yakni melalui forum forum resmi, dan juga komunikasi dengan kementerian terkait.

“Semua tetap kita upayakan. Kita tunggu hasilnya,” beber Hamas, Politisi dari Partai Golkar ini. (Adv/DPRD Kaltim)