AspirasiNews.id, Jakarta- Penelusuran aliran uang, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, terus diulik dan di dalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni, kepada sejumlah Anggota Pimpinan Komisi-VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019-2024. Terutama saat penagkapan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dkk waktu itu.
Informasi ini kian mencuatnya atas pendalaman yang dilakukan penyidik. Dengan mengacu pada kecukupan alat bukti, dan fakta-fakta yang terungkap. Khususnya selama proses persidangan terdakwa Yaqut Cholil Qoumas.

Terbukti dalam persidangan mantan Staf Khusus (Stafsus) Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, pada Rabu (18/11/2026) kemarin. Dalam keterangannya mengungkapkan, bahwa Ketua Komisi-VIII DPR periode 2019-2024, Yandri Susanto pernah meminta uang sebesar Rp10 miliar. Uang tersebut disebut untuk memperlancar proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.
Dalam keterangannya sebagai saksi mahkota, Gus Alex juga menyampaikan. Adanya dugaan permintaan tambahan uang reses, yang dikaitkan dengan sejumlah pimpinan Komisi-VIII DPR 2019-2024 saat itu. Mereka di antaranya, Yandri Susanto, Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, TB Ace Hasan Syadzily, dan Diah Pitaloka.

Menanggapi keterangan baru tersebut, Direktur Penyidikan KPK menegaskan. Pihaknya akan menilai setiap fakta yang terungkap, sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut. Menurutnya, penetapan tersangka terhadap seseorang, harus didasarkan pada alat bukti yang cukup.
“Iya betul, tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara. Semua fakta2 dianalisis secara yuridis, dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya,” jelas Taufik kepada wartawan, Jumat (20/11/2026) kemarin.
Taufik menambahkan, hasil persidangan dan penyidikan perkara kuota haji ini terus didalami. Yakni, akan dibahas bersama oleh tim penyidik, dan jaksa penuntut umum (JPU). Pembahasan itu menjadi bagian untuk menentukan kemungkinan pengembangan perkara.

“Iya tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung, dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama. Antara tim JPU dan tim penyidik, untuk langkah berikutnya,” beber Taufik.
Diketahui perkara ini menjerat empat terdakwa. Juga berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji, yang disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.
Keempat terdakwa itu antara lain. Mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex. Kemudian Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. (***)
Sumber-KPK-RI

