
AspirasiNews.id, Samarinda – Memberikan kepastian hukum, dan perlindungan bagi anak terlantar, menjadi perhatian serius oleh pemerintah saat ini. Baik di tingkat pusat, hingga ke daerah. Komitmen ini juga diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), dalam menangani persoalan anak yang butuh pengasuhan tersebut.
Aksi nyata Pemkab Kutim ini, diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Terkait penetapan hak perwalian anak terlantar se-Kalimantan Timur (Kaltim). Berlokasi di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa (17/11/2026) kemarin.

“Persoalan anak terlantar, tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah sosial. Perlindungan anak, merupakan tanggung jawab kemanusiaan, sekaligus kewajiban negara. Yakni untuk menjamin masa depan generasi penerus,” tegas Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman dalam penandatanganan itu.
Dikatakan Ardiansyah, kesepakatan bersama itu menjadi langkah penting, untuk memperkuat sinergi. Khususnya antarpemerintah daerah, dalam menangani anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus.
Karena, setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Memperoleh akses pendidikan, serta mendapatkan pelayanan Kesehatan. Tentunya tanpa terkendala persoalan administrasi, maupun status hukum.
“Penetapan hak perwalian, menjadi salah satu instrumen penting. Yakni, untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah, dan dapat mewakili kepentingan anak. Terutama dalam berbagai urusan hukum, maupun administrasi kependudukan,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah juga menilai, penanganan anak terlantar tidak boleh berhenti pada pendataan, atau pemberian pengasuhan sementara. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, yang melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Agar perlindungan terhadap anak, dapat berjalan secara berkelanjutan. Termasuk dalam pemenuhan aspek legalitas.
“Melalui mekanisme perwalian yang sah, secara hukum. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui keberadaan, maupun asal-usul keluarganya. Meraka tetap dapat memiliki wali yang bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, mereka diharapkan tidak mengalami hambatan dalam mengakses hak dasar, dan berbagai layanan publik di Kaltim, khususnya Kutim,” terang Ardiansyah.
Melalui komitmen bersama itu, yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur tersebut, Pemkab Kutim berharap. Koordinasi dan sinergi antarinstansi, semakin kuat. Penandatanganan kesepakatan ini, tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Tetapi, harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata.
Diuraikan pihaknya, para anak terlantar merupakan kelompok rentan, yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Tanpa kepastian hukum dan pendampingan yang memadai, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak-hak dasarnya.
“Perlindungan anak pada akhirnya, bukan sekadar pemenuhan kewajiban pemerintah. Melainkan sebuah investasi kemanusiaan, untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dan kesempatan hidup. Dikarenakan kondisi dan keadaan yang berada di luar kendalinya,” ungkap Ardiansyah. (Adv/Adm3)

