DPRD Kritik Berbagai Gedung Baru Pemprov Kaltim, Terlihat Miring dan Tidak Sesuai Standar

AspirasiNews.id, Samarinda-Beberapa bangunan gedung baru milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat kritikan tajam dari anggota DPRD Kaltim. Kritikan itu datang dari Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin. Dirinya menyoroti kondisi berbagai gedung tersebut yang diduga miring dan rusak. Jadi tidak sesuai dengan standar kelayakan.

Satu diatara gedung yang menjadi sorotan Syafruddin adalah gedung baru Inspektorat Daerah. Gedung yang berada di Jalan Kadrie Oening Samarinda ini terlihat miring secara kasat mata. Ia mempertanyakan pengawasan dan pengujian terhadap gedung tersebut. Dirinya menduga ada indikasi korupsi di balik proyek tersebut.

“INi artinya, Dinas PUPR tidak mengawasi proyek-proyek yang ada di bawah kewenangannya,” jelas Syafruddin usai meninjau lokasi bangunan belum lama ini.

Syafruddin juga menyoroti proyek Kadrie Oening Tower di Jl PM Noor Kawasan Stadion Sempaja. Bangunan itu merupakan gedung perkantoran dan hotel bintang lima yang dikerjakan oleh PT Raka. Dirinya mengatakan proyek tersebut menuai kritik. Dikarenakan ketidak adanya kontraktor lokal. Selain itu juga dugaan mengenai persoalan izinnya.

“Kadrie Oening Tower merupakan proyek pembangunan gedung perkantoran dan hotel bintang lima yang dikerjakan oleh PT Raka,” jelas Syafruddin.

Legislator PKB Kaltim itu mengatakan komisinya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Guna menindaklanjuti proyek gedung baru Pemprov Kaltim ini. Sejumlah pihak terkait yang akan dipanggil, termasuk pimpinan PT Raka.

Proyek gedung lain yang juga menjadi sorotan Komisi III DPRD Kaltim yaitu Rumah Sakit Korpri. Karena desain gedung dianggap jauh dari standar rumah sakit (RS). Syafruddin mengatakan gedung tersebut merupakan proyek “ketiban duren”. Karena kualitasnya dinilai paling buruk dibanding proyek-proyek lainnya.

“Saya kira hanya kafe, karena saya lihat itu desainnya jauh dari RS,” ujarnya.

Syafruddin berharap pada berbagai proyek gedung milik Pemprov Kaltim itu perlu segera mendapatkan perbaikan. Agar tidak membahayakan masyarakat saat operasional pelayanan. Ia juga mengancam akan membawa persoalan ini ke rapat komisi.

“Kami tidak akan diam jika ada proyek-proyek yang merugikan rakyat,” tegas Syafruddin. (Adv/Adm1)