
AspirasiNews.id, Sangatta – Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, menjadi perhatian serius di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Hal ini terkait batas akhir pengusulan kebutuhan formasi tahun 2026, tentang Jabatan Fungsional (Jabfung) Pranata Hubungan Masyarakat (Prahum) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebagai tindak lanjut itu, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten Kutim langsung mengambil langhkah strategis. Yakni, menggelar agenda pendampingan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Pranata Humas tersebut, untuk wilayah Kutim. Bertempat di Ruang Kapur, Kantor Bupati Kutai Timur, pada Selasa (17/11/2026).

“Agenda ini, tujuannya untuk mematangkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Prahum di OPD Kutim. Langkah ini dilakukan, untuk memastikan ketersediaan formasi sesuai kebutuhan organisasi. Sekaligus mendukung pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kutim,” jelas Perwakilan Bagian Ortal Setkab Kutim, Analis Kebijakan Muda Slamet Subagyo.
Slamet menambahkan, dalam penghitungan kebutuhan harus mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah. Sebab, karakteristik serta beban kerja setiap OPD berbeda. Sehingga tidak bisa disamaratakan.
“Kami akan pastikan, perhitungan kebutuhan jabatan fungsional ini didasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Gunakan data beban kerja yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika dilakukan penghitungan ulang oleh instansi pembina, kita bisa menjelaskan dasar kebutuhannya,” terang Slamet.
Slamet menguraikan, koordinasi antara Bagian Ortal, BKPSDM, Diskominfo dan perangkat daerah terkait, menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Hasil penghitungan nantinya, akan diselaraskan dengan perencanaan kebutuhan ASN. Agar formasi yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan.
“Sedikitnya ada terdapat tujuh unit OPD yang dipersiapkan, untuk mengikuti proses penghitungan bersama instansi pembina. Tiga di antaranya merupakan unit kerja yang wajib hadir. Yakni Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Sekretariat DPRD. Sementara empat perangkat daerah lainnya akan diusulkan berdasarkan kesesuaian karakteristik, dan kebutuhan organisasi,” urai Slamet lagi.

Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Ahli Madya Bagian Ortal Setkab Kutim, Sulis Listiyawati dalam kesempatan yang sama menjelaskan. Dalam pendampingan ini, bertujuan membantu perangkat daerah menyiapkan perhitungan. Sekaligus melengkapi bukti dukung, sebelum dilakukan asistensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Untuk saat ini, kita masih dalam tahap mempersiapkan perhitungan. Setelah selesai dan dilakukan asistensi dengan kementerian, baru akan diketahui berapa kebutuhan formasi untuk Kabupaten Kutai Timur,” beber Sulis.
Sulis menambahkan, pengusulan formasi bukan berarti pengangkatan ASN secara otomatis. Ketersediaan formasi menjadi dasar administrasi, sebelum jabatan tersebut dapat digunakan dalam proses penerimaan maupun penempatan ASN. Baik PNS maupun PPPK, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Khusus Sekretariat Kabupaten, kebutuhan jabatan fungsional Prahum diarahkan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan terdiri atas enam formasi jenjang pertama, enam jenjang muda, dan dua jenjang madya,” ungkap Sulis.
Pemkab Kutim menargetkan, seluruh hasil penghitungan dan kelengkapan dokumen dapat disiapkan sebelum batas akhir pengusulan pada 19 November 2026. Dengan demikian, kebutuhan jabatan fungsional Prahum di setiap perangkat daerah dapat terakomodasi dan mendukung peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintahan. (Adv/Adm3)

