AspirasiNews.id, Jakarta- Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI. Khususnya terhadap langkah Polri, dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access). Hingga dugaan tindak pidana makar, yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.
Dukungan tersebut, disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri, bersama Komisi-III DPR-RI. Berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) kemarin. Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan. Bahwa, pimpinan dan Anggota Komisi-III DPR-RI pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Polri. Terutama pada jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi-III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri. Yakni, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” jelas Kapolri Suyudi.
Kapolri jenderal Bintang 4 dipundak ini membeberkan, perkara tersebut. Yaitu, berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri. Berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.
Dia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum. Bertujuan untuk menjawab keresahan masyarakat. Sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI. Juga atensi dari berbagai tokoh politik, dan tokoh masyarakat, yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal. Menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik. Juga dari para tokoh-tokoh masyarakat, yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” terang Suyudi.
Kapolri juga meminta masyarakat, memberikan waktu kepada penyidik. Agar bisa bekerja secara optimal. Sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan, dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” ucap Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Sebelumnya, dalam Raker bersama Komisi-III DPR-RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan illegal. Penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi, terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Langkah tersebut, merupakan bagian dari pendalaman penyidikan. Guna memastikan, seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait, dapat diungkap. Tentunya berdasarkan fakta, dan alat bukti yang diperoleh penyidik. (***/Adm3)
Sumber: Divisi Humas Polri
