Komisi-I DPRD Dorong Solusi Transisi Honorer Kaltim

AspirasiNews.id, Samarinda- Komisi-I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Kali ini bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi Setdaprov Kaltim, Biro Hukum serta perwakilan tenaga honorer, Jumat (26/9/2025) di Gedung-E lantai-I, Kantor DPRD Kaltim. Pertemuan ini menjadi forum strategis, untuk membahas masa depan tenaga honorer. Terlebih di tengah dinamika reformasi sistem kepegawaian nasional.

Sekretaris Komisi-IV DPRD Kaltim, Salehudin menyampaikan. Bahwa RDP digelar untuk menampung aspirasi tenaga honorer, yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II. Meskipun regulasi nasional telah menghapus status honorer, banyak dari mereka memiliki masa kerja panjang, dan kontribusi signifikan yang layak diperjuangkan.

Salehuddin menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan keberlangsungan kerja para tenaga honorer. la menyampaikan, bahwa meskipun proses penyesuaian status dan regulasi membutuhkan waktu. DPRD akan terus mendorong, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tiba-tiba.

“Kami meminta pemerintah provinsi, terlebih dengan adanya komitmen dari Gubernur. Agar menyiapkan mekanisme transisi yang jelas. Jangan sampai teman-teman honorer kehilangan pekerjaan di tengah proses reformasi PPPK,” ujar Salehudin dalam rapat tersebut.

Komisi-I juga meminta, agar pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim segera mengambil tindakan konkret. Khususnya dalam merespons dinamika yang berkembang di Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi).

“Kami di Komisi-I akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD. Dan, kami percaya, pemerintah tidak tinggal diam,” tambahnya.

Salehudin mengajak seluruh tenaga honorer untuk tetap percaya, bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proses ini secara aktif dan berkelanjutan. (Adv/DPRD Kaltim)