AspirasiNews.id, Samarinda – Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Gajah Mada, Samarinda, dipadati ribuan massa, pada Rabu (21/10/2026). Mereka adalah para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi (PT) dan elemen masyarakat sipil. Kesmuanya tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kaltim.
Aksi ini mengusung tema “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”. GERAM membawa tujuh tuntutan. Mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), krisis BBM dan listrik, hingga evaluasi program Gratispol.
Massa yang didukung lebih dari 40 organisasi itu, datang sambil membawa spanduk dan bergantian berorasi. Jurnalis di lokasi mencatat, sedikitnya jumlah peserta aksi mencapai sekitar seribu orang.
Humas GERAM, Candra, dalam orasinya menyoroti ironi Kaltim. Menurutnya, kekayaan alam Benua Etam seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam belum benar-benar dirasakan warga selama kebutuhan dasar masih bermasalah.
Koordinator Pusat BEM Se-Kalimantan, Andi Muhammad Akmal, menegaskan. Bahwa karhutla dan kabut asap bukan sekadar isu lingkungan. Dia menilai, persoalan itu sudah menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Sehingga Pemprov Kaltim perlu mendorong pemerintah pusat menetapkannya sebagai bencana nasional.
Akmal juga menyinggung kabar duka dari Palaran, Samarinda. yaitu tentang seorang balita yang meninggal setelah mengalami sesak napas di tengah kepungan asap. Kasus itu menjadi salah satu alasan mahasiswa mendesak penanganan yang lebih serius.
Secara lengkap, tujuh tuntutan GERAM adalah. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menindak tegas perusahaan pembakar hutan dan lahan. Menindak perusahaan yang tidak mereklamasi lubang bekas tambang. Menuntaskan kelangkaan BBM di Kaltim.
Tuntutan selanjutnya, menghentikan pemadaman listrik bergilir. Mengevaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kemudian mengevaluasi menyeluruh program Gratispol milik Pemprov Kaltim.
Situasi demo ini sempat memanas, ketika massa mendesak Gubernur Rudy Mas’ud keluar menemui mereka. Massa kemudian masuk ke halaman Kantor Gubernur, sementara aparat kepolisian berjaga dan bernegosiasi dengan perwakilan demonstran.
Rudy akhirnya menemui massa dan menandatangani tujuh tuntutan tersebut bersama Wakil Gubernur kaltim, Seno Aji. Dia juga menyatakan, akan mendatangi pemerintah pusat di Jakarta. Yakni untuk menyampaikan aspirasi itu secara langsung.
Pemprov Kaltim, pada ribuan massa menguraikan. Bahwa sekitar 12.000 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Manggala Agni telah dikerahkan. Yakni, untuk memadamkan Karhutla di sepuluh kabupaten dan kota se-Kaltim.
Untuk persoalan BBM, Rudy menyebut akan membahas kuota dan jam operasional distribusi bersama Menteri ESDM serta Direktur Utama Pertamina. Soal listrik, Gubernur Harum juga berencana menemui Direktur Utama PLN. Yaitu untuk mengevaluasi keandalan pasokan di Kaltim.
Meski tuntutan sudah ditandatangani, demonstran menilai sebagian jawaban gubernur masih normatif, terutama soal BBM, pemadaman listrik, dan Gratispol.
Mahasiswa menegaskan, akan terus mengawal tujuh tuntutan tersebut. Mereka ingin melihat langkah nyata dan tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. (***)
Sumber – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Kaltim
