DPRD Kaltim Minta Ada Rotasi Pejabat OPD Pemprov, Guna Evaluasi Kinerja dan Daya Serap Anggaran
Muhammad Udin, Anggota Komisi I DPRD Kaltim
AspirasiNews.id, Samarinda- Muhammad Udin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim meminta Penjabat Gubernur (Pj) Kaltim, Akmal Malik untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas (Kadis). Terlebih yang serapan anggarannya rendah atau mendapatkan rapor merah. Usulan yang ia sampaikan agar pemangku kebijakan dapat melakukan rotasi jabatan pada berbagai Organisasi Perangkat Darrah (OPD).
Hal tersebut disampaikan Udin tentunya agar kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tetap terjaga. Sehingga tak mempengaruhi capaian kinerja yang telah dirumuskan. Bahkan ia mengusulkan agar dapat dilakukan rotasi jabatan untuk peremajaan sistem dan penyegaran.
“Kami minta kepada Pj Gubernur Kaltim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas yang serapan anggarannya rendah. Jika perlu ada rotasi pejabat yang bersangkutan. Karena ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024,” jelas Udin, Rabu (15/11/2023).
Legislator dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengungkapkan, rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim ada 23 OPD. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim. Yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” ujar Udin lagi.
Tambah Udin, Komisi I DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi. Terutama terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
Pria dari daerah pemilihan (Dapil) Kutai Timur, Berau, dan Bontang ini memberi atensi bagi OPD yang serapan anggarannya rendah. Agar bisa segera memperbaiki kinerja mereka. Karena anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ditegaskan Udin, OPD yang serapan anggarannya rendah harus segera melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Jangan sampai ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Ini akan merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik,” tegas Udin.
Medki begitu, disisi lain pihaknya juga mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja yang baik. Dengan serapan anggaran yang tinggi. Ia berharap OPD tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada OPD yang telah bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap OPD tersebut dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Udin. (Adv/Adm1)
