Jembatan dan Jalan di Telen Masuk Program Pembangunan Tahun Jamak, Hasil Perjuangan Aidil Fitri di DPRD Kutim
Jembatan dan Jalan di Telen Masuk Program Pembangunan Tahun Jamak, Hasil Perjuangan Aidil Fitri di DPRD Kutim
AspirasiNews.id, Kutim- Perjuangan H Aidil Fitri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang tanpa lelah itu. Kini membuahkan hasil. terbukti derngan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Telen, dapat melejit. Bahkan mampu mengimbangi daerah lain, di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Hasil perjuangan itu dapat terlihat, dari masuknya dua pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya tersebut. Yakni agenda perbaikan fasilitas umum (Fasum), yang masuk dalam skema tahun jamak (Multi Years Contract-MYC).
“Infrastruktur yang kami diperjuangkan, mencakup. Pembangunan jembatan penghubung, desa terisolasi dan kelanjutan pembangunan jalan poros utama Simpang Baturedi. Total keseluruhan anggaran yang telah disiapkan, untuk kedua proyek vital ini mencapai Rp91,7 miliar dalam MYC,” jelas H Aidil Fitri, Jelas Politisi dari dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Pria yang karab disapa Aidil ini, menegaskan. Bahwa Kecamatan Telen, adalah satu-satunya wilayah di Dapil-4 yang belum terintegrasi. Di mana ada 8 desa daerah tersebut, terpisah oleh dua sungai utama. Yakni Sungai Telen dan Sungai Marah.
“Di Kecamatan Telen, ada delapan desa. Satu sama lain terpisah. Setelah itu, Sungai Marah memisahkan empat desa lagi. Yaitu Long Melah, Long Segar, Kernyanyan, dan Long Noran,” terang Aidil Fitri, ANggota Komisi-A DPRD Kutim itu.
Aidil juga membeberkan. Selama ini, masyarakat terpaksa bergantung pada kapal feri, untuk penyeberangan. Hal inim dinilainya menimbulkan masalah serius. Mulai dari membengkaknya biaya transportasi, lantaran harus menggunakan penyeberangan feri. Jadi membuat harga jual hasil perkebunan selisih jauh, jika dibandingkan dengan TBS (Tandan Buah Segar), di Kecamatan Muara Wahau, maupun Kongbeng.
“Tidak adanya jembatan, membuat harga sembako di Telen melambung. Untuk harga LPG 12 Kg di Muara Wahau Rp230 ribu, sampai di Long Melah dan sekitarnya, bisa sampai Rp290 ribu,” beber Aidil.
Selain terjadinya disparitas harga. Penggunaan kapal fery sebagai aktivitas penyebrangan warga, juga mengandung risiko. Yakni mulai dari kapal karam, hingga kapal yang tidak beroperasi 24 jam.
“Alhamdulilah, jembatan yang menghubungkan Desa Long Melah, dan Marah Haloq telah masuk daftar MYC. Dengan total anggaran Rp36,7 miliar. Rencananya akan dituntaskan dalam dua tahap, Rp12,7 miliar dan Rp23 miliar,” kata Aidil, saat ditemui media pada Selasa (25/11/2025).
Aidil Fitri optimis, dalam waktu dua tahun, dari 2026-2027, pengerjaan jembatan dapat selesai. Dirinya pun mendorong, agar pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) dapat segera memulai pekerjaan di awal 2026. Mengingat Pemerintah dan DPRD telah sepakat, jembatan tersebut masuk dalam proyek tahun jamak.
Selain jembatan, Legislator PKS ini juga mendesak percepatan penyelesaian Jalan Poros Simpang Baturedi. Jalan ini merupakan satu-satunya akses, jalan umum milik pemerintah. Namun, saat ini masyarakat terpaksa menumpang jalan perusahaan sawit. Lantaran jalan poros kondisinya rusak.
“Jangan sampai, pemerintah tidak punya akses jalan. Selama ini, masyarakat jalannya numpang dengan jalan perusahaan. Ketika curah hujan tinggi, jalan di kilometer 3 itu banjir, dan masyarakat terisolasi,” tegas Aidil lagi.
Diungkapkan Aidil, bahwa untuk kelanjutan pembangunan ruas ini, telah dialokasikan anggaran Rp55 miliar dalam skema MYC. Yakni melanjutkan program MYC periode sebelumnya. Dengan anggaran itu, dialokasikan untuk perbaikan sepanjang 6 km jalan.
“Jembatan dan jalan dua-duanya, sangat diperlukan masyarakat. Saya meminta pemerintah, agar dua-duanya masuk di tahap pertama. Karena ini sangat mendesak. Ini adalah kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menyoroti, hambatan pada kelanjutan pembangunan jalan poros. Dimana ada beberapa ruas jalan masih mengalami kendala. Yaitu terhalang oleh status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
“Saya berharap, pihak pemerintah segera membebaskannya dari KBK. Agar kelanjutan jalan ini bisa dibangun. Pemerintah harus segera memulai proyek vital jembatan, dan jalan ini di awal tahun. Mengingat anggaran sudah dialokasikan, untuk tahun jamak 2026-2027,” harap Aidil Fitri. (Adv/DPRD Kutim)
