AspirasiNews.id, Balikpapan- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar rapat kerja. Kali rapat itu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, di Balikpapan, pada Selasa (9/9/2025). Tujuannya guna membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kaltim.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Banggar Ekti Imanuel, didampingi Sekretaris Banggar Ananda Emira Moeis. Rapat juga dihadiri oleh sejumlah anggota Banggar DPRD Kaltim, diantaranya Yenni Eviliana, Baba, Guntur, Firnadi Ikhsan, Safuad, M Darlis Pattalongi, M Samsun, Husin Djufri. Baharuddin Demmu, Abdulloh, Sayid Muziburrachman, Baharuddin Muin, Yusuf Mustafa, dan Syarifatul Sya’diah.
Dari pihak eksekutif, hadir jajaran TAPD Kaltim, termasuk Asisten-I Setdaprov (Sekretaris Daerah Provinsi) Ujang Rachmat, Kepala Bappeda Yusliando, Kepala Biro Kesra Dasmiah, Kepala Biro Hukum Suparmi. Kemudian ada Kepala Badan Pendapatan Daerah Ismiati, Kepala BPKAD A Muzzakir, Kepala Dinas Perhubungan Irhamsyah, dan sejumlah kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya.
Dalam pembukaan rapat, Ekti Imanuel menegaskan pentingnya evaluasi. Khsuusnya terhadap realisasi semester-I APBD 2025, sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS.
“Kami ingin memastikan, bahwa proyeksi enam bulan ke depan benar-benar realistis. Juga mencerminkan kondisi fiskal daerah secara akurat,” ujar Ekti.
Pihaknya juga menyoroti perlunya transparansi, dalam penyusunan pendapatan daerah. “Pendapatan harus dihitung secara cermat. Jangan sampai kita menyusun anggaran berdasarkan asumsi yang tidak kuat,” tegas Politisi dari partai Gerindra ini.
Banggar DPRD Kaltim meminta, TAPD menyampaikan data rinci. Terkait capaian belanja, dan pendapatan semester-I. Juga tentang penyesuaian target yang akan dilakukan. Banggar juga menegaskan, akan mengawal proses ini secara maksimal.
Rapat berlangsung dinamis, dengan sejumlah anggota Banggar menyampaikan pandangan kritisnya terhadap alokasi anggaran di sektor strategis. Termasuk infrastruktur, dan layanan publik. DPRD menegaskan komitmennya, untuk menjaga akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. (Adv/DPRD Kaltim)
