1.057 BUMD di Indonesia Separuhnya Merugi, Anggota DPR-RI Sarankan Pemerintah Identifikasi Penyebab

AspirasiNews.id, Jakarta- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI, Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah. Untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah, menutup ribuan BUMD (Badan usaha milik daerah) yang mengalami kerugian. Menurutnya, harus ada identifikasi mendalam. Guna mengetahui masalah yang terjadi pada BUMD yang merugi tersebut.

“Sebelum dilakukan upaya, penutupan harus dilakukan Due Diligence terlebih dahulu. Terhadap perusahaan yang rugi. Jadi lakukan identifikasi sebab kerugian BUMD tersebut dulu. Target dan realisasi juga harus dinilai,” kata Ahmad Irawan dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (19/12/2024).

Dijelaskan Irawan, penilaian harus dilakukan dari berbagai sisi. Seperti faktor kinerja, kesehatan BUMD, hingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jika hasil penilaian BUMD memang dinyatakan rugi, maka Pemerintah dapat mengupayakan restrukturisasi organisasi terlebih dahulu sebelum menutupnya.

“Restrukturisasi dilakukan sebagai upaya. Supaya BUMD tersebut bisa efisien dan profesional. Jadi governance (tata kelolanya) diperbaiki. Langkah penutupan harus jadi upaya terakhir. Setelah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi,” urai Irawan.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap. Dari total 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah, hampir separuhnya mengalami kerugian yang signifikan. Salah satu faktornya ialah banyaknya pegawai yang tidak kompatibel, karena masuk pakai ‘ordal’ alias orang dalam.

Menurutnya, fenomena ‘ordal’ dalam perusahaan menyangkut profesionalisme dari manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor tersebut dinilai bukanlah satu-satunya alasan perusahaan merugi. Bisa saja ada faktot lainnya, seperti karena memang industrinya kompetitif. Sehingga BUMD tidak bisa bersaing, atau karena sektor usaha, dan perkembangan teknologi. Sehingga penyebabnya bisa bermacam macam.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim)-V ini-pun, menyarankan. Agar BUMD dikelola secara profesional. Dia juga mendukung recana Kemendagri, untuk ikut serta dalam seleksi. Jga dalam penilaian kemampuan serta kepatutan (fit and proper test) para calon direksi dan komisaris BUMD.

Irawan juga menilai, hal tersebut bukan sebuah bentuk campur tangan. Melainkan bagian dari upaya menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Sebaliknya, pengawasan baik internal maupun dari eksternal penting dilakukan, untuk setiap BUMD. Hal itu semata untuk terciptanya organisasi yang sehat dan profesional. Pasalnya, perusahaan, kan BUMD. Yakni ada direksi dan komisarisnya sebagai organ perusahaan. Komisarislah sebagai pengawas internal dari perusahaan tersebut.

“Kalau ada ide, Kemendagri ikut melakukan seleksi. Juga melakukan pemilihan organ, yang mengelola perusahaan secara langsung. Saya kira itu bagus juga. Sehingga kita bisa berharap lebih, dalam pengisian organ perusahaan itu. Agar lebih profesional,” pungkas Irawan. (***)

Sumber: Humas DPR-RI