
AspirasiNews.id, Sangatta – Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, terus di akselarasi. Hal ini mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Oleh karena itu Pemkab mendorong percepatan itu, melalui kolaborasi dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Akhirnya mendapatkan angin segar, dengan kesepakatan bersama.
Yakni, ada empat perusahaan berbagi tanggung jawab. Khususnya untuk menuntaskan pembangunan ruas jalan sepanjang kurang lebih 18 kilometer di daerah Sekerat ini. Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Kutim, Mahyunadi bersama pemerintah daerah, Pemerintah Desa Sekerat, Perumdam, serta perwakilan Perusahaan. Agenda ini dihelat di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, pada Senin (16/11/2026) kemarin.

“Audiensi ini, merupakan tindak lanjut. Atas surat Pemerintah Desa (Pemdes) Sekerat, yang menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur. Khususnya kondisi jalan yang belum memadai,” kata Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi dalam aacara Audiensi lintas sektor itu.
Tertuang dalam berita acara audiensi, bahwa pembagian tanggung jawab pembangunan jalan melibatkan 4 klaster. Diantaranya PT Kobexindo Cement bersama subkontraktor mengerjakan jalan sepanjang 7 kilometer. Kemudian PT Kaltim Prima Coal (KPC), fokus di jalan sepanjang 5 kilometer, dan PT PIK sepanjang 3 kilometer. Selanjutnya PT BCIP sepanjang 3 kilometer. Seluruh ruas jalan yang dikerjakan disepakati menggunakan konstruksi beton, dengan spesifikasi FS 3,8 atau K350 dan lebar jalan 8 meter.
“Alhamdulillah, semua ada. Baik perusahaan yang sudah lama beroperasi, maupun perusahaan yang baru mau beroperasi. Dari rapat tadi, sudah disepakati beberapa hal. Dan, semuanya telah tertuang dalam berita acara,” ujar Mahyunadi.
Mahyunadi menambahkan, bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di sekitar Desa Sekerat telah diundang. Tujuannya untuk membahas tanggung jawab bersama, terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat sekitar.
Ditegaskan Mahyunadi, pembiayaan pembangunan jalan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kutim akan turun langsung ke lapangan. Yakni, untuk melihat kondisi dan memastikan, pembagian ruas sesuai kesepakatan.
“Setelah peninjauan, pemerintah akan membentuk tim percepatan, yang melibatkan unsur terkait. Berita acara tersebut, juga akan dibawa kepada masing-masing manajemen Perusahaan. Agar pelaksanaannya dapat segera direalisasikan,” terang Mahyunadi.
Dalam kesmepatan ini, Kepala Desa (Kades) Sekerat, Sunan Dhika menyambut baik kesepakatan tersebut. Dirinya menyebut, masih terdapat sekitar 18 kilometer jalan desa yang belum tersemenisasi, maupun diaspal. Kondisi itu selama ini menjadi kendala bagi mobilitas masyarakat, kunjungan wisatawan, hingga aktivitas perekonomian desa.

Pihaknya punya harapan besar, pembagian tanggung jawab tersebut segera diwujudkan. Tentunya melalui pekerjaan fisik di lapangan, dengan target awal pelaksanaan pada 2027. Kemudian penyelesaian sebelum 2029 nanti.
“Harapannya, semakin cepat, semakin bagus. Mudah-mudahan di awal 2027 nanti, sudah ada kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga persoalan jalan ini, bisa segera terselesaikan,” beber Sunan Dhika.
Audiensi itu, selain pembangunan jalan, juga membahas keberlangsungan distribusi air bersih. Utamanya bagi masyarakat Desa Sekerat. Seperti perbaikan jaringan pipa yang terdampak pembangunan jalan, akan dievaluasi Perumdam. Yakni, dengan pendanaan perbaikan dilakukan melalui kolaborasi perusahaan yang beroperasi di sepanjang ruas tersebut. Perumdam juga diminta menjamin stabilitas dan kualitas distribusi air bersih bagi masyarakat.
Sunan mengungkapkan, masyarakat Desa Sekerat, khususnya Dusun Sekurau Bawah, sempat tidak mendapatkan aliran air selama kurang lebih dua tahun. Meski dalam dua pekan terakhir distribusi air mulai kembali mengalir, ia berharap persoalan tersebut tidak kembali terulang.
pihaknya juga menyampaikan, adanya keluhan warga terkait tagihan air. Terutama selama periode tidak mendapatkan distribusi air. Menanggapi hal itu, pihak Perumdam bersedia melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat terdampak.
Pemkab Kutim punya harapan besar, agar seluruh kesepakatan tersebut tidak berhenti pada pembahasan administratif. Tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan. Dengan sinergi pemerintah dan perusahaan, pembangunan infrastruktur jalan serta pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Sekerat diharapkan dapat berjalan beriringan. Sehingga bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. (Adv/Adm3)

