Damayanti Soroti Pilkada Langsung, Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik Masyarakat Kaltim
Damayanti Soroti Pilkada Langsung, Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik Masyarakat Kaltim. Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Damayanti, saat melaksanakan kegiatan PDD tentang Pemilukada Langsung, Masalah dan Tantangannya, di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Rabu (22/10/2025).
AspirasiNews.id, Balikpapan- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, kembali memberikan informasi secara tegas. Kali ini, mengenai pentingnya memperkuat kesadaran politik masyarakat. Utamanya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.
Pesan penekanan ini, dikemukakan oleh Damayanti saat melakukan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10. Dengan mengangkat tema “Pemilukada Langsung, Masalah dan Tantangannya”. Agenda itu dihelat di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur (Baltim), pada Rabu (22/10/2025).
“Pelaksanaan Pilkada langsung, merupakan wujud nyata dari amanah reformasi dan konstitusi,” jelas Damayanti, Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim ini, dalam sambutannya di hadapan puluhan peserta PDD ke-10-nya.
Damayanti menambahkan, dalam Pilkada Langsung itu, dimana rakyat diberi kesempatan penuh. Yakni untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Meski diakuinya, sistem tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, yang perlu diatasi bersama.
“Pilkada langsung adalah sarana demokrasi, yang memberikan ruang kepada rakyat. Yakni untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata, bahwa di dalamnya masih banyak tantangan. Mulai dari tingginya biaya politik, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga masih maraknya praktik politik uang,” terang Damayanti.
Damayanti juga menguraikan, bahwa ada tantangan besar lainnya, yang sering muncul. Diantaranya, adalah lemahnya akurasi data pemilih, minimnya pendidikan politik masyarakat. Kemudian kecenderungan pemilih yang lebih mempertimbangkan popularitas, dibanding kapasitas calon.
“Kita perlu memperbaiki sistem pendataan pemilih, agar tidak menimbulkan sengketa. Masyarakat juga harus terus diberikan edukasi politik. Agar tidak sekadar memilih karena figur atau uang. Tapi karena program, dan integritas calon,” urai Damayanti, Legislator Srikandi dari PKB ini.
Selain berbagai tantangan diatas itu, Damayanti juga memberikan sorotan tajam lainnya. Yakni mengenai pentingnya efisiensi, dan transparansi. Utamnya dalam penggunaan anggaran Pilkada. Baik yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maupun dari dana politik calon kepala daerah.
“Kita ingin Pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan. Harus ada pengawasan yang kuat. Utamnya terhadap dana kampanye, dan pembiayaan politik. Agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tegas Damayanti.
Damayanti, sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini, juga menekankan. Peningkatan partisipasi masyarakat, merupakan kunci keberhasilan demokrasi daerah.
Sehingga Dirinya mendorong, agar lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil terus berkolaborasi. Khususnya dalam melakukan pengawasan, dan pendidikan pemilih.
“Demokrasi yang sehat, dimulai dari masyarakat yang sadar akan hak politiknya. Karena itu, DPRD Kaltim melalui kegiatan PDD ini berkomitmen. Yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, utamanya tentang sistem, etika, dan budaya politik yang beradab,” pesan Damayanti.
Dipamungkas sosialisanynya, Damayanti menyatakan. Bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) tersebut, juga menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim. Yakni dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah. Juga mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010. Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
“Melalui kegiatan ini, kami di DPRD Kaltim berharap. Masyarakat semakin memahami proses demokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan daerah,” harap Damayanti. (Adv/DPRD Kaltim)
