AspirasiNews.id, Bontang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Henry Pailan TP, kembali melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9. Kali ini dengan mengangkat tema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa”. Acara ini dilaksanakan pada, Senin (6/10/2025), di Gedung Serbaguna, Gereja Toraja, Jemaat Kanaan, Kota Bontang.
Kegiatan rutin Anggota Komisi-I DPRD Kaltim, Henry Pailan ini, menghadirkan narasumber kawakan dibidangnya. Yakni dr Etha Rimba Paembonan MBA. Kemudian dipandu oleh Paniwita TR, sebagai moderator. Tampak agenda PDD ke-9 ini dihadiri masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan setempat. Mereka terlihat begitu antusias, mengikuti serangkaian jalannya dialog demokrasi tersebut hingga usai.
Dalam pemaparannya, dr Etha Rimba Paembonan menegaskan. Bahwa konsep pemerintahan yang baik, atau good governance tidak bisa dilepaskan dari akar budaya bangsa. Menurutnya, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kesemuanya itu telah menjadi dasar, dalam pembentukan moral penyelenggara negara, sejak dahulu.
“Kita tidak perlu meniru sepenuhnya, sistem negara lain. Indonesia sudah memiliki nilai-nilai budaya yang kuat. Hal itu sebagai dasar, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan berkeadilan. Jika nilai itu diterapkan, maka demokrasi akan berjalan dengan sehat,” beber dr Etha.
Lebih lanjut, Dia juga menekankan. Pentingnya partisipasi masyarakat, dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. Dikatakannya, pemerintahan yang baik, tidak hanya bergantung pada pemimpin. Tetapi juga pada kesadaran warga, untuk terlibat aktif. Terutama dalam proses pembangunan, dan pengawasan kebijakan publik.
Sementara itu, moderator Paniwita TR menyampaikan. Bahwa kegiatan PDD ke-9 ini, menjadi wadah strategis. Yakni untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang berpijak pada nilai budaya bangsa.
“Kegiatan seperti ini, penting. Agar masyarakat tidak hanya memahami demokrasi sebatas politik. Tetapi juga sebagai budaya partisipatif, yang berakar dari nilai luhur bangsa kita,” terang Paniwita.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltim berkomitmen. Yakni akan terus memperluas pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Agar proses pemerintahan di daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Adv/DPRD Kaltim)
