Raker Banggar DPRD Kaltim dan TAPD, Bahas KUA-PPAS 2026 dan Proyeksi Pendapatan Kaltim
Raker Banggar DPRD Kaltim dan TAPD, Bahas KUA-PPAS 2026 dan Proyeksi Pendapatan Kaltim. Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim TAPD Kaltim, Selasa (2/9/25).
![]()

AspirasiNews.id, Samarinda- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar rapat kerja (Raker) bersama. Kali ini dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim, pada Selasa (2/9/2025). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung-E Lantai-1 Kantor DPRD Kaltim. Agenda tersebut berfokus pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Khususnya terkait arah kebijakan umum APBD dan proyeksi pendapatan daerah Kaltim.
Wakil Ketua-I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel memimpin jalannya rapat. Dia menjelaskan, bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting, dalam menyusun kerangka anggaran daerah. Melalui rapat ini, Banggar DPRD Kaltim memastikan. Bahwa alokasi dana yang ditentukan, selaras dengan prioritas pembangunan Kaltim untuk 2026.

“Pertemuan ini sangatlah penting. Kita bersama-sama memastikan, bahwa APBD yang disusun berkualitas, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah,” jelas Ekti.
Ekti menambahkan, bahwa pembahasan KUA-PPAS, bertujuan untuk mengidentifikasi program. Juga untuk melihat kegiatan prioritas secara tepat sasaran, sesuai dengan arah pembangunan yang telah dirumuskan, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni turut memaparkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026. Pemerintah Provinsi menargetkan pendapatan sebesar Rp20,45 triliun, mengalami kenaikan 1,74 persen, dibandingkan target tahun 2025.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp10,73 triliun, naik 1,16 persen dari tahun sebelumnya. Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan diproyeksikan turun 3,79 persen, dengan nilai sebesar Rp482,26 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menyoroti pentingnya konsistensi perencanaan anggaran, yang tidak berubah-ubah. la menilai pembahasan KUA-PPAS belum tuntas, terutama terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Saya belum melihat, sampai hari ini dibahas IKU menjadi penganggaran yang terarah, terukur, dan berbasis kinerja. Terlebih mengenai sinkronisasi antar perencanaan,” kritik Hasanuddin.
Pihaknya juga menekankan, perlunya kejelasan sumber pembiayaan, untuk menutup potensi defisit anggaran. Apakah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), atau sumber pembiayaan lainnya. Selain itu, transparansi pengelolaan dana oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) turut menjadi perhatian penting.
“Menjadi catatan kita bersama, juga mengenai BLUD. Yang mana mendapatkan sumber dari APBD, maka perlu ada transparansi pengelolaan, dan pertanggungjawabannya,” tambah Hamas sapaan akrabnya.
Hasanuddin juga mengingatkan, bahwa tugas Banggar adalah membahas keseluruhan struktur APBD. Bukan hanya Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD semata.
“Semua kita kupas keseluruhan. Mulai dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, IKU, Defisit, dan seterusnya,” pungkas Politisis dari Partai Golkar ini.
Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua-II Ananda Emira Moeis, serta anggota Banggar lainnya. Diantaranya Sabaruddin Panrecalle, Sapto Setyo Pramono, Syarifatul Sya’diah, Firnadi Ikhsan, M Husni Fahruddin, Damayanti, Baba, M Darlis Pattalongi, Yusuf Mustafa. Baharuddin Demmu, Baharuddin Muin, Muhammad Samsun, Safuad, Sayid Muzibburachman, dan Husin Djufri.
Sementara dari unsur TAPD dan perangkat daerah, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Plt Asisten Administrasi Umum sekaligus Kepala Bapenda Kaltim Ismiati. Inspektur Provinsi Kaltim M Irfan Prananta, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim Dasmiah, Kepala Biro Hukum Suparmi, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kaltim, Buyung Dody Gunawan. (Adv/DPRD Kaltim)
