Anggota Dewan Dorong Hotel di Kaltim, Bersiap Rebut Peluang dari Kegiatan Pemerintah
Anggota Dewan Dorong Hotel di Kaltim, Bersiap Rebut Peluang dari Kegiatan Pemerintah. Anggota Komisi-IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry
AspirasiNews.id, Samarinda- Industri perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim), kembali melihat peluang bangkit. Setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), resmi mencabut larangan penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah, di hotel. Kebijakan ini membawa angin segar, bagi pelaku usaha. Dimana yang sebelumnya terpukul, akibat pembatasan anggaran pemerintah.
Selama larangan tersebut berlaku, banyak hotel kehilangan salah satu sumber pendapatan utama mereka. Yakni penyelenggaraan kegiatan kedinasan. Kondisi ini paling terasa, bagi hotel-hotel yang selama ini mengandalkan kerja sama, dengan lembaga pemerintahan.
Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry mengemukakan. Bahwa dirinya menyambut positif, langkah Kemendagri itu. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi sinyal kepedulian pemerintah pusat, terhadap dinamika ekonomi daerah.
“Pemerintah, kini memberikan ruang bagi instansi. Agar kembali mengadakan kegiatan di hotel. Ini adalah bentuk perhatian, terhadap aspirasi pelaku usaha. Dimana yang sebelumnya kehilangan pasar, akibat kebijakan tersebut,” jelas Sarkowi, sapaan akrabnya, pada Selasa (2/9/2025).
Dirinya memahami, larangan sebelumnya diterapkan, demi efisiensi anggaran. Namun, ia menilai, dampaknya terhadap sektor jasa cukup besar. Khususnya bagi hotel, yang kehilangan sumber pemasukan andalan.
Dengan terbukanya kembali, peluang kerja sama. Dia mendorong pelaku usaha perhotelan, agar menyesuaikan harga, dan layanan. Agar tetap sesuai kemampuan anggaran pemerintah.
“Ini saat yang tepat, agar membangun pola kemitraan yang lebih fleksibel. Dunia usaha harus mampu menyesuaikan diri. Paket kegiatan, maupun nilai anggarannya, bisa disesuaikan. Aelama prinsip saling menguntungkan, tetap dijaga,” terang Sarkowi, Legislator dari Partai Golkar ini.
Sarkowi juga mengingatkan, kebijakan ini agar dimanfaatkan secara bijak. Bukan sekadar membuka ruang transaksi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja produktif. Terlebih, mampu mendukung kinerja lembaga pemerintahan.
Pihaknya memandang, keputusan Kemendagri ini, sebagai momentum. Agar mempererat sinergi, antara pemerintah, dan pelaku usaha lokal.
“Yang diutamakan, bukan hanya soal perputaran uang. Tetapi membangun kolaborasi yang sehat, antara pemerintah, dan dunia usaha. Ini tentang bagaimana memanfaatkan anggaran secara efektif, dan memberikan dampak positif yang lebih luas,” beber Sarkowi, Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)
