AspirasiNews.id, Samarinda- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, dinilai harus diiringi dengan upaya menjaga nilai-nilai sosial masyarakat. Anggota Komisi-IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry mengingatkan. Bahwa adanya potensi masalah sosial, yang mulai bermunculan di kawasan penyangga IKN. Satu diantaranya indikasi praktik prostitusi, yang kian meresahkan warga.
Menurutnya, IKN semestinya menjadi simbol peradaban yang sehat, dan beradab. Segala bentuk penyimpangan sosial, perlu dicegah sejak awal. Agar tidak merusak citra, dan tujuan pembangunan kawasan strategis tersebut.
“Kita tidak bisa memandang enteng, munculnya praktik-praktik menyimpang. Seperti prostitusi di sekitar IKN. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak buruk, pada kehidupan sosial warga lokal,” jelas Sarkowi, sapaan akrabnya belum lama ini.
Sarkowi menilai, penanganan masalah ini, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Perlu strategi komprehensif, yang mencakup langkah preventif, dan kuratif. Termasuk edukasi kepada masyarakat, agar sadar akan bahaya keterlibatan dalam aktivitas ilegal.
“Masyarakat perlu diberikan pemahaman, secara berkelanjutan. Agar tidak mudah terpengaruh, atau bahkan ikut terlibat. Baik secara langsung, maupun tidak langsung,” tambah Sarkowi, baru-baru ini.
Sarkowi juga menekankan, pentingnya peran aktif aparat penegak hukum (APH), dalam merespons persoalan tersebut. Razia berkala, dan pengungkapan jaringan prostitusi. Khususnya terhadap para mucikari, menurutnya harus menjadi langkah prioritas.
“Perlu tindakan nyata, dari aparat. Jangan biarkan para pelaku, terutama mucikari, terus menjalankan aktivitasnya. Harus ada penindakan, yang memberikan efek jera,” tegas Sarkowi, Legislator dari Partai Golkar itu.
Pihaknya juga mengingatkan. Jika persoalan ini dibiarkan, bukan hanya akan menjadi masalah sosial jangka panjang. Tetapi juga dapat mencoreng citra IKN. Dia meminta, sinergi lintas lembaga, dan sektor. Agar mengantisipasi permasalahan tersebut sejak dini.
“Kita harus bersikap antisipatif, bukan reaktif. Jangan menunggu sampai masalah ini, menjadi krisis sosial yang lebih besar,” pesan, Sarkowi, Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)
