Presiden Pulihkan Stabilitas, Pemerintah Bersama DPR Sepakat Terima Tokoh dan Aspirasi Masyarakat
Presiden Pulihkan Situasi, Pemerintah Bersama DPR Sepakat Terima Tokoh dan Aspirasi Masyarakat. Tampak Presiden Prabowo Subianto umum kesepakatan yang dicapai pemerintah dengan lembaga DPR, MPR, dan Partai Politik dalam pertemuan Minggu (31/8/2025) dalam rangka memulihkan situasi stabilitas paska demonstrasi besar-besaran sejak 25 Agustus 2025). -Tangkapan Layar Youtube Setneg-
AspirasiNews.id, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan, bahwa dalam upaya memulihkan situasi di Indonesia. Pemerintah dengan DPR dan MPR sepakat, untuk menerima tokoh-tokoh masyarakat serta perwakilan kelompok organisasi masyarakat (Ormas) yang ingin menyampaikan aspirasinya. DPR dan partai politik juga telah setuju, untuk meninjau kembali beragam besaran tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR. Termamsuk juga menghentikan beragam kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal itu dalam Konfernsi Pers, Minggu (31/8/2025) sore. Usai memimpin pertemuan dengan anggota Kabinet Merah Putih (Kementerian/Lembaga), Ketua DPR, Puan Maharani, Ketua MPR, Ahmad Muzani, dan ketua/perwakilan Partai Politik. Diantaranya seperti Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh, Zulkifli Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan lainnya.
”Hak Masyarakat menyampaikan pendapat dijamin undang-undang. Jadi Kmentrian atau lembaga dan DPR berkewajiban menerima. Para tokoh masyarakat dan atau perwakilan kelompok-kelompok masyarakt, yang ingin menyampaikan aspirasi,” jelas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya.
Tambah Prabowo, bagi pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di DPR juga telah sepakat. Yakni untuk mengevaluasi aneka macam tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR. Dimana jumlah dan nilai tunjangan tersebut dipersoalkan dan dikritik masyarakat dalam sepekan terakhir.
“Pimpan partai politik juga telah sepakat untuk menonaktifkan anggotanya di DPR. Yang mana dalam belakangan ini telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang jadi penyebab timbulnya kerusuhan,” ujar Presiden RI ke-8 ini.
Presiden Probowo juga memastikan, bahwa proses hukum terhadap anggota Brimob yang melindas ojol hingga tewas, hari Kamis lalu, tengah berlangsung. Pemerintah berharap, masyarakat bersabar menunggu kasus tersebut diproses secara transparan.
Presiden RI ini juga mengingatkan, pada kelompok-kelompok masyarakat. Terutama yang ingin menyampaikan aspirasi. Untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Tidak anarki, tidak merusak fasilitas umum (Fasum) dan harta benda milik perorangan maupun individu. Kemudian tidak mengganngu ketertiban umum.
“Boleh menyampaikan aspirasi dengan santun. tetapi tidak boleh merusak,” tegas Prabowo Subianto lagi.
Sementara itu di lain sisi mengani perkembangan terbaru. Telah beredar luas, siaran pers yang diteken Ketua Partai NasDem, Surya Paloh. Isinya antara lain, DPP Partai NasDem terhitung 01 September 2025 menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Nafa Indria Urbach), sebagai anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem.
Untuk diketahui, Sahroni adalah anggota DPR RI yang memicu gelombang aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di nusantara ini. Karena dia menanggapi aspirasi masyarakat yang ingin membubarkan lembaga DPR sebagai orang tertolol sedunia. Sedangkan Nafa Urbach, mengkritik balik aspirasi masyarakat yang menyampaikan tunjangan yang diterima anggota DPR berlebihan. Bahwa dikatakan Nafa Urbach adalah wajar bagi pejabat peyanan rakyat, yang rumahnya jauh dan sering terkena macet saat pulang pergi ke Senayan.(***)
