DPRD Kaltim Desak Pemprov Serius Siapkan Fasilitas Sekolah Rakyat di Samarinda
DPRD Kaltim Desak Pemprov Serius Siapkan Fasilitas Sekolah Rakyat di Samarinda. Sekretaris Komisi-IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi
AspirasiNews.id, Samarinda- Persiapan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat (SR) di Kota Samarinda, terus menjadi sorotan tajam dari Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Kali ini datang dari Anggota Komisi-IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Dia menyampaikan kekhawatirannya, terhadap kemungkinan mundurnya pelaksanaan program yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut. Diakrenakan akibat minimnya kesiapan fasilitas pendukung, di lokasi yang telah ditunjuk.
Penetapan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), sebagai tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat, rupanya belum diiringi dengan kesiapan sarana, dan prasarana yang memadai. Hingga kini, BPMP hanya menyediakan bangunan fisik, tanpa perlengkapan dasar. Seperti tempat tidur, meja belajar, dan kebutuhan lainnya yang penting, guna menunjang kegiatan belajar.
“Ini sangat kami sayangkan. Jangan sampai program nasional yang merupakan perintah Presiden, melalui Kementerian Sosial, justru batal dilaksanakan di Samarinda. Karena kita di daerah, tidak siap. Kami harap pemerintah provinsi (Pemprov) menaruh perhatian serius, terhadap hal ini,” jelas Darlis, sapaan akrabnya, belum lama ini.
Darlis menambahkan, kekhawatiran darinya bukan tanpa alasan. Dia menilai, apabila situasi ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin Kementerian Sosial akan mempertimbangkannya. Yakni, bisa saja memindahkan lokasi pelaksanaan program ke daerah lain, yang lebih siap.
“Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan Samarinda ini, malah ditarik kembali Kementerian Sosial. Karena ketidaksiapan kita. Kalau sudah dipilih, tapi tidak ada persiapan, tentu ini sangat disayangkan. Kita bisa rugi besar,” tegas Darlis, Legislator dari PAN ini, baru-baru saja.
Diungkapkan Darlis, kondisi semakin diperparah dengan informasi pekerjaan renovasi fasilitas baru, akan dimulai pekan depan. Hal ini menunjukkan, kurangnya antisipasi. Padahal Sekolah Rakyat merupakan program gratis. Dimana yang seluruh biayanya, ditanggung pemerintah pusat. Jadi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Kalau ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kita sendiri yang akan kehilangan manfaat besar. Sekolah ini gratis, tanpa membebani APBD, dan pembinaannya dari Kementerian Sosial. Tapi malah kesannya tidak diseriusi,” terang Darlis.
Pihaknya menekankan, pentingnya koordinasi antar instansi. Aagar memastikan program ini, dapat berjalan sesuai rencana. Dia juga mendorong, Dinas Sosial dan seluruh perangkat daerah lainnya, agar mengambil langkah cepat. Yakni dengan bersinergi, demi memenuhi seluruh persyaratan.
“Kami minta, agar semua pihak di lingkungan Pemprov Kaltim, saling bersinergi. Ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi,” tegas Darlis, Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda ini.
Dibeberkan Darlis, sebagai bentuk keseriusan pengawasan, DPRD Kaltim akan menggelar rapat evaluasi. Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait, diminta hadir. Yakni agar melaporkan perkembangan terbaru, terkait fasilitas dan kesiapan infrastruktur.
“Rapat ini diharap menjadi momentum, agar memastikan semuanya siap. Tidak hanya gedung, tetapi seluruh sarana, dan prasarana pendukung harus benar-benar tersedia,” beber Darlis.
Di tengah tingginya harapan masyarakat, terhadap hadirnya pendidikan gratis dan inklusif, seperti Sekolah Rakyat. Komisi-IV DPRD Kaltim berharap, agar Pemprov tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Jadi harus benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. (Adv/DPRD Kaltim)
