17/01/2025

Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Soroti Kajian Kelayakan dalam Pembiayaan Modal BUMD di Kutim

0
Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Soroti Kajian Kelayakan dalam Pembiayaan Modal BUMD di Kutim

Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Soroti Kajian Kelayakan dalam Pembiayaan Modal BUMD di Kutim

Loading

BENNER DPRD KUTIM 2024

AspirasiNews.id, Sangatta- Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj Mulyana menegaskan perlunya kajian kelayakan investasi yang transparan. Khususnya dalam pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar, untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bankkaltimtara KUR Syariah 2024

“Kita ketahui bahwa tidak ada penerimaan pembiayaan. Namun terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar, untuk penyertaan modal kepada BUMD,” ungkap Mulyana.

Hal tersebut di sampaikan Mulyana dalam Rapat Paripurna ke-20, masa Persidangan ke-1 tahun Sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono. Juga dihadiri oleh 23 Anggota Dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Mulyana menekankan, bahwa langkah ini harus dilengkapi dengan kajian kelayakan investasi yang transparan. Sehingga dalam penyertaan modal pada BUMD tersebut bisa tepat sasaran dan bermanfaat.

“Kami ingin memastikan, bahwa setiap pengeluaran dana publik harus didasarkan pada analisis yang mendalam. Termasuk proyeksi keuntungan dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegas Mulyana.

Dirinya juga menambahkan, bahwa transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting. Untuk membangun kepercayaan masyarakat dan publik.

“Kami berharap, semua pihak dapat berkomitmen. Untuk memastikan, bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Mulyana lagi.

Wakil ketua Komisi-D DPRD ini juga mengingatkan. Bahwa pengawasan yang ketat diperlukan, untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.

“Kami akan terus mendorong. Agar ada sistem pengawasan yang efektif, dalam setiap tahap penggunaan dana ini,” ungkap Politisi dari Partai PAN ini.

Mulyana juga berharap, pandangan dari Fraksinya ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak terkait.

“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak. Guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” tutur Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II ini. (Adv/Adm1)

Tinggalkan Balasan