Fraksi Golkar Desak Pemda Kutim Prioritaskan Program Pengentasan Stunting dan Kemiskinan pada APBD 2025

AspirasiNews.id, Sangatta- Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj Hasna usulkan alokasi belanja operasi sebesar 5,603 triliun rupiah. Masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, untuk program-program strategis. Termasuk pengentasan stunting dan peningkatan gizi di Kutim.

Hasna mengungkapkan, bahwa alokasi belanja operasi yang mencapai 50% dari total anggaran belanja daerah. Harus dimanfaatkan secara optimal.

“Kami Fraksi Golka,r meminta kepada Pemerintah Daerah. Agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja daerah, untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi,” ungkap hasna.

Hal tersebut di sampaikan Hasna dalam Rapat Paripurna ke-20, masa Persidangan ke-1 tahun Sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono. Juga dihadiri oleh 23 Anggota Dewan, serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Dirinya menambahkan. Bahwa program pengentasan kemiskinan, juga harus menjadi prioritas dalam anggaran.

“Kami ingin memastikan, bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata. Khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,” tambah Hasna.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya program penurunan angka pengangguran terbuka. Karena dikatakannya para pencari kerja jumahnya terus meningkat di Kutim.

“Kami berharap, agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang cukup. Untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan keterampilan masyarakat,” kata Hasna.

Dia juga menekankan, perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

“Peningkatan IPM harus menjadi fokus utama, dalam Rancangan APBD. Karena ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat,” ujar Hasna.

Fraksi Golkar punya harapan besar. Agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan, dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD.

“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan. Terutama dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” tutur Hasna.

Dia juga mengimbau, semua pihak berkolaborasi. Dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

“Kami percaya, bahwa dengan kerjasama yang baik, antara DPRD dan pemerintah daerah. Kita dapat menciptakan program-program yang lebih efektif dan efisien,” kata Hasna.

Anggota Komisi-C DPRD Kutim ini juga menambahkan. Bahwa pengelolaan anggaran yang baik, akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan. Bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan anggaran, dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” jelas Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II ini. (Adv/Adm1)