Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Mulyana Sarankan Transparansi Belanja Modal APBD 2025 Kutim

AspirasiNews.id, Sangatta- Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi, untuk investasi dalam aset tetap atau infrastruktur yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Pengeluaran ini biasanya digunakan untuk membeli, membangun, atau memperbaiki aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Seperti gedung, jalan, jembatan, peralatan, dan fasilitas publik lainnya.

Mengani kondisi tersebut, Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj Mulyana menyarankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam alokasi belanja modal. Dengan jumlahnya yang mencapai Rp4,321 triliun, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kuti.

“Anggaranya sebesar Rp4,321 triliun atau 38,8% dari total belanja. Ini mencerminkan investasi dalam infrastruktur dan aset daerah,” ujar Mulyana.

Hal tersebut di sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 masa Persidangan ke-1 tahun Sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Poniso Surryo Renggono. Juga dihadiri oleh 23 Anggota Dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Mulyana juga mengingatkan, bahwa meskipun alokasi belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur. Penting bagi pemerintah untuk menjamin transparansi, dalam setiap proyek yang dilaksanakan.

“Kami berharap, setiap proyek yang dibiayai dari belanja modal ini. Dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Mulyana.

Dia juga menambahkan, bahwa efisiensi dalam implementasi proyek sangat diperlukan. Agar anggaran yang dialokasikan tidak terbuang sia-sia.

“Transparansi dan efisiensi adalah kunci untuk memastikan. Bahwa setiap rupiah yang dihabiskan, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Mulyana.

Wakil Ketua Komisi-D DPRD Kutim ini juga mengingatkan. Bahwa pengawasan yang ketat, terhadap pelaksanaan proyek harus dilakukan. Untuk mencegah penyimpangan anggaran.

“Kami akan terus mengawasi dan memberikan masukan. Agar setiap proyek berjalan sesuai rencana, dan tidak menyimpang dari tujuan awal,” ungkap Politisi dari Partai PAN ini.

Dirinya juga berharap, pandangan yang diberikan itu dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak. Sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi smeuanya.

“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak. Guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” harap Anggota Dewan dari Daerah Pemiliham (Dapil) II ini. (Adv/Adm1)