Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kritisi Alokasi Belanja dan Operasional di Rancangan APBD Kutim 2025

AspirasiNews.id, Sangatta- Belanja operasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi, untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan operasionalnya. Pengeluaran tersebut mencakup biaya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan layanan publik. Seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa. Juga belanja rutin lainnya, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional.

Terkait hal tersebut, perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj Mulyana menyampaikan pandangan umum yang kritis dan tegas. Terutama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Mulyana mengungkapkan, bahwa belanja operasi dalam APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp5,603 triliun. Jumlah ini mencakup 50,3% dari total belanja.

“Alokasi ini mencakup gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta belanja rutin lainnya,” jelas Mulyana.

Hal tersebut di sampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-20, masa Persidangan ke-1 tahun Sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Poniso Surryo Renggono. Juga dhadiri para 23 Anggota Dewan, serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Dia menekankan, bahwa pemerintah perlu memastikan. Bahwa alokasi ini tidak didominasi oleh belanja pegawai. Sehingga tidak timpang sebelah.

“Jika belanja pegawai terlalu besar, maka akan mengurangi ruang untuk program-program pembangunan. Karena pembangunanlah yang akan lebih berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Mulyana.

Lebih lanjut, Mulyana mengingatkan. Bahwa pengelolaan anggaran yang baik, akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” urai Mulyana lagi.

Kami berharap, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Mulyana.

Pihaknya juga mengajak semua pihak, untuk bersama-sama mencari solusi. Atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran di Kutim.

“Kami ingin agar setiap kebijakan yang diambil dapat mendukung sistem pemerintahan yang baik dan transparan,” kata Legislator dari Partai PAN ini.

Pihaknya memiliki harapan besar, dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi semua pihak. Sehingga dalam menjalankan program semua bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kutim.

“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak. Guna terselenggaranya sistem pemerintahan dengan baik,” harap Anggota Dewan dari Daerah pemilihan (Dapil) II ini. (Adv/Adm1)