Fraksi Demokrat Sarankan Belanja Daerah yang Berkeadilan di APBD 2025 Kutim

AspirasiNews.id, Sangatta- Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto sampaikan pandangannya. Mengenai belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim untuk tahun anggaran 2025. Dirinya menekankan, bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Dalam hal belanja daerah, kami berpandangan. Bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan, dan berkeadilan,” jelas Pandi.

Hal tersebut di sampaikannya dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-20, masa Persidangan ke-1 tahun Sidang 2024/2025. Di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutim Poniso Surryo Renggono dan dihadiri 23 Anggota Dewan. JUga para masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Fokopimda) Kutim.

Dia menegaskan, bahwa alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Juga harus memberikan dampak positif, bagi kehidupan sehari-hari. Fraksi Demokrat juga mendukung alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting lainnya. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.

“Kami percaya, bahwa investasi di sektor-sektor ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambah Pandi.

Namun, Pandi juga menyoroti adanya ketimpangan dalam belanja daerah. Dimana belanja operasional masih lebih besar, dibandingkan belanja modal.

“Hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan yang matang. Khususnya dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah,” ungkap Pandi.

Dirinya juga menekankan pentingnya perbaikan, dalam pengelolaan anggaran. Agar lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Pandi mengusulkan. Agar pemerintah menambahkan anggaran multi-years, untuk program-program prioritas. Terutama dalam pembangunan infrastruktur, yang menghubungkan antar desa dan kecamatan di Kutai Timur.

“Anggaran ini sangat penting. Untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Pandi.

Ketua Fraksi Demokrat ini juga menekankan, pentingnya evaluasi. Terhadap berbagai program-program pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran. Aeperti panggung hiburan dan bimbingan teknis (Bimtek) pegawai.

“Kami berharap, pemerintah dapat melakukan evaluasi. Agar program-program tersebut lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal,” tegas Pandi.

Pihaknya juga menyerukan perlunya transparansi dan akuntabilitas. Khususnya dalam melakukan pengelolaan anggaran APBD Pemda Kutim di 2025.

“Masyarakat harus memiliki akses yang mudah. Untuk mengetahui, bagaimana anggaran publik digunakan dan apa hasilnya,” urai Pandi lagi.

Dengan semangat kolaborasi. Fraksi Partai Demokrat siap mendukung setiap langkah pemerintah. Utamanya dalam menyusun APBD yang berorientasi pada belanja daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.

“Kami akan terus mengawal proses ini. Agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II ini. (Adv/Adm1)