Pemkab Kutim Budayakan Integritas Pemerintah, Strategi Baru SPIP melalui Kebijakan Anti Korupsi

AspirasiNews.id, Sangatta- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kutai Timur (Kutim) terus menggencarkan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Bertujuan untuk menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, pada Rabu (30/10/2024).

Sosialisasi bertema “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi”. Bertujuan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kutim. Seperti para pejabat pemerintahan hingga pegawai negeri. Untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya kebijakan anti-korupsi yang mendalam.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutim, Sulastin saat membuka accara mewakili Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma (AHK) dalam sambutannya menekankan. Bahwa korupsi adalah “salah satu tantangan utama yang dihadapi negara”. Menurutnya, implementasi kebijakan anti-korupsi yang efektif tidak hanya sekadar upaya administratif. Melainkan langkah esensial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kesadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing,” jelasnya.

Sulastin juga menekankan pentingnya agama. sebagai benteng moral. Karena diyakini bisa mencegah dari tergelincir dalam praktik korupsi. Dengan membentengi diri, celah-celah untuk melakukan korupsi akan bisa dihindari.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur (Kaltim) Felix Joni Darjo. Felix memberikan pemaparan mendalam terkait strategi dan praktik implementasi SPIP, yang terintegrasi dengan kebijakan anti-korupsi. Felix menyampaikan berbagai metode pengawasan yang dinilai efektif dalam mencegah kecurangan. Kemudian juga memberikan cara menyelaraskan kebijakan keuangan dengan prinsip akuntabilitas. Selain itu, ia menjelaskan bagaimana setiap pegawai pemerintah dapat berperan aktif, dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.

Dalam sesi diskusi interaktif, peserta yang hadir berbagi pengalaman tentang tantangan dalam penerapan SPIP di berbagai instansi. Dari masalah keterbatasan sumber daya hingga kendala birokrasi. Berbagai kendala juga diungkapkan secara terbuka dan dibahas. Untuk mencari solusi yang efektif.

Kehadiran sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman di bidang anti-korupsi memberikan wawasan baru bagi peserta. Mendorong mereka untuk semakin serius dalam mendukung pelaksanaan SPIP yang bersih dan berintegritas.

Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi awal yang signifikan dalam memperkuat komitmen setiap instansi pemerintah. Umunya di wilayah Kaltim untuk menolak segala bentuk korupsi. Sulastin, atas nama pemerintah daerah, mengajak seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk terus berperan aktif dalam pengawasan serta pembinaan SPIP yang berkualitas dan terintegritas.

“Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen bersama. Kita bisa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,” pungkas Sulastin.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap elemen pemerintah semakin memahami urgensi SPIP. Sebagai garda utama dalam menghindari potensi kebocoran anggaran. Juga memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai aturan yang transparan. Bagi BPKP, ini adalah langkah awal dari banyak program lainnya yang akan dirancang. Untuk terus membina budaya kerja yang berintegritas di seluruh instansi pemerintah. (Adv/Adm1)