Dirut Bankaltimtara M Yamin dampingi Pj Gubernur Akmal Malik Terima Audiensi Direktorat Monitoring KPK RI
Dirut Bankaltimtara M Yamin dampingi Pj Gubernur Akmal Malik Terima Audiensi Direktorat Monitoring KPK RI. (Hudais)
AspirasiNews.id, Samarinda- Direktur Utama (Dirut) Bankaltimtara Muhammad Yamin dampingi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menerima audiensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Senin (10/06/2024). Acara itu dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur, Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda. Tampak 3 orang dari tim KPK RI ini juga ada Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad. Kemudian M Yamin didampingi jajaran direksi Bankaltimtara.
Audiensi itu dalam rangka in depth interview, terkait “Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah” oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Direktorat Monitoring KPK RI. Kepada Pemprov Kaltim selaku pemilik saham mayoritas. Yaitu sebesar Rp 5,1 triliun atau 67 persen dalam bank plat merah ini.
Dalam wawancara ini, Akmal Malik mengungkapkan selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bankaltimtara. Pemegang saham atau pemilik modal lainnya seperti Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, Pemkot dan Pemkab se-Kaltim serta Kaltara menginginkan adanya forum triwulan.
“Ada harapan sebagai pemilik modal, jangan hanya dikasih sekali setahun saja. Sehingga para pemilik modal sepakat untuk mengadakan pertemuan setiap triwulan sekaligus dilakukan evaluasi,” ungkap Akmal.
Akmal Malik menegaskan perlu adanya peningkatan ekspansi di sisi kredit. Khususnya pemberian kredit kepada usaha-usaha yang berkontribusi besar bagi masyarakat. Terutama untuk usaha hilirisasi.
“Yang jelas kami berharap bank ini sehat. Dan melalui forum triwulan sebagai evaluasi maka dapat menjaga kualitas pengelolaan Bankaltimtara semakin lebih baik,” tegas Akmal Malik.
Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK RI menjelaskan wawancara ini terkait dengan tata kelola risiko korupsi dalam BPD terkait dengan pemberian kredit. Mengingat BPD ini perannya strategis dalam pemerintahan daerah.
Kedepan, akan dilakukan asesmen terkait risiko korupsi. Dan jika ada ditemukan potensi fraud maka akan direkomendasikan untuk perbaikan.
“BPD Kaltimtara menjadi sampel, karena bank daerah yang cukup besar sehingga menjadi perwakilan Kalimantan. Dari Sumatera ada, Sulawesi ada, Jawa dan lainnya. Jadi setiap pulau atau regional ada perwakilan masing-masing,” jelasnya.
M Yamin menambahkan bahwa tim monitoring KPK yang audiensi sedang mengasesmen tata kelola bank daerah se-Indonesia. Sedikitnya ada 7 sampling atau contoh bank daerah dari 27 bank daerah yang ada di Indonesia.
“Bankaltimtara menjadi salah satu sampel untuk wilayah Kalimantan. karena bank ini memiliki peran yang strategis di kawasan timur Indonesia,” pungkas Yamin. (***/Adm1)
