DPPKB Kutim Gelar Rembuk Lintas OPD, Percepat Penurunan Prevalensi Stunting

AspirasiNews.id, Sangatta- Guna menurunkan kasus stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menggelar rembuk stunting. Bertampat di D’Lounge Hotel Royal Victoria, Senin (25/3/2024) lalu. Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan tampak hadir juga Ketua TP-PKK Kutim Siti Robiah. Juga Staf ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Sulastin, perwakilan Camat se-Kutim, PLKN se-Kutim dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengatakan stunting di Kabupaten Kutim mengalami penurunan. Pada 2023 angka prevalensi stunting adalah 17,04 persen. Berdasarkan Data e-PPBGM Semester 1 dan 2 di 2024. Angka prevalensi resiko stunting turun menjadi 16,4 persen pada Bulan Februari berdasarkan kondisi riil Dinkes Kutim.

“Hal ini berhubungan erat dengan pencapaian target Nasional di tahun 2024 yaitu sebesar 14 persen. Hal itu merupakan kabar gembira namun kita harus tetap mengupayakan lebih baik lagi agar Kabupaten Kutim bebas stunting,” kata Kasmidi.

Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan adalah kualitas data. Perbaikan data stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting. Hendaknya dilakukan dengan memperhatikan validitas dan akurasi data. Pengumpulan data yang baik dimulai ketika alat ukur yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Juga petugas yang memiliki kapasitas yang sama dan terlatih. Prosedur pendataan dipenuhi serta cakupan data yang dikelola dan diukur.

Dirinya meminta ditingkat desa atau kelurahan, bidan desa dan petugas gizi puskesmas secara bersama sama. Yakni bersama kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) masing-masing desa. Atau kelurahan untuk melakukan penelusuran. Terutama pada penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting.

“Yaitu Balita yang 2 bulan berturut-turut berat badannya tidak naik. Balita dengan gizi yang buruk dan gizi kurang. Balita yang berpotensi stunting ini yang harus ditangani. Tidak hanya oleh petugas puskesmas tapi juga melibatkan dokter anak,” tegas Kasmidi.

Kepada para Camat, ia juga menginstruksikan agar memfasilitasi dan mengkomodir desa dan kelurahan. Pastikan kegiatan untuk penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan, telah dialokasikan. Melalui dana desa (DD) atau dana yang dikelola oleh kelurahan. Kemudian melalui 5 layanan pokok yaitu Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Konseling Gizi Terpadu, Perlindungan Sosial, Sanitasi dan Air Besih serta Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Stakeholder harus mengambil peran untuk bekerjasama melakukan percepatan penurunan stunting di Kutim. Karena sangat diperlukan kolaborasi dalam intervensi. Baik sektor kesehatan maupun non kesehatan untuk keberhasilan penurunan stunting. Kolaborasi dapat dilakukan melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi serta pembekalan tentang pemahaman.

“Kemudian kepedulian individu dan masyakarat untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting,” urai Kasmidi yang juga menjabat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim.

Sementara, Kepala BKKBN Kaltim Sunarto menyampaikan, intervensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua. Yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif. BKKBN mengambil peran melaksanakan tugas pemberdayaan keluarga (intervensi sensitif). Yakni dalam cara promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pengasuhan pada Periode 1.000 hari pertama kehidupan sejak saat kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Intervensi sensitif yang dilakukan oleh BKKBN direncanakan secara khusus dan terpadu dengan kegiatan/intervensi spesifik. Dampaknya diharapkan sensitif terhadap keberhasilan proses pertumbuhan dan perkembangan anak periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

“Pemberdayaan keluarga terhadap pengasuhan yang benar dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga terhadap sadar gizi dengan menerapkan prinsip gizi seimbang dan memberikan stimulasi yang tepat. Agar tumbuh kembang anak optimal,” imbuhnya.

Pemerintah berupaya keras untuk menghindarkan keluarga Indonesia terjebak pada neraka dunia semata untuk mewujudkan keluarga bahagia. Hal ini penting, karena keluarga adalah cerminan dari suatu negara. Keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah negara. Jika keluarganya baik, keluarganya bahagia, maka negara itu otomatis secara teoritik juga akan bahagia.

“Semoga rembuk stunting ini, meningkatnya pemahaman keluarga yang mendapatkan informasi Program Bangga Kencana, dan Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian meningkatnya komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting. Terakhir peningkatnya peran aktif pemangku kepentingan atau mitra kerja dalam proses advokasi dan KIE Program Bangga Kencana dan penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Kepala DPPKB Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian mengatakan, Kabupaten Kutim melakukan berbagai akselerasi pembangunan. Dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Salah satunya ada masalah stunting. Melalui Kegiatan Rembuk dan Seminar Stunting Kabupaten Kutim tahun 2024 tersebut. Dengan harapan dapat meningkatkan komitmen kabupaten dan kecamatan serta para mitra dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kutim.

“Merumuskan rencana kerja atau rencana aksi kegiatan prioritas pencapaian percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutim. Mengembangkan data intervensi percepatan penurunan stunting. Ini sebagai upaya strategis pencapaian sasaran kinerja dan penurunan angka stunting di Kabupaten Kutim. Selanjutnya optimalisasi kolaborasi peran serta OPD dan mitra pembangunan yang terkait. Dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program yang ditetapkan,” terangnya.

Upaya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi program, sambung Ronny, maka dalam Rembuk dan Seminar Stunting disampaikan oleh narasumber. Materi rencana aksi implementasi intervensi spesifik PPS tahun 2024 di Kutim secara Analisis Situasi. Jua perencanaan percepatan penurunan stunting di Kutim.

“Peserta kegiatan rembuk dan seminar stunting diikuti sebanyak 80 orang. Terdiri dari perangkat daerah Pemkab Kutim, Wakil Bupati, PD, Kepala Kementerian Agama, Seluruh Perguruan Tinggi. Juga TP-PKK, Ketua Forum CSR, PLKB dan Dewan Pakar Audit Stunting,” tutupnya. (Adv/Adm1)