Komisi IV DPRD Soroti 3.894 Sekolah di Kaltim Tak Memiliki Perpustakaan
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati
AspirasiNews.id, Samarinda- Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang membidangi pendidikan menyoroti data pokok pendidikan (Dapodik) tahun 2023. Yakni data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Karena dalam data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 53 persen sekolah di Kaltim belum memiliki perpustakaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, mengatakan bahwa data Dapodik adalah data yang dikumpulkan oleh Kemendikbud melalui aplikasi online. Data ini mencakup data sekolah, data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan. Juga sarana dan prasarana serta data rombongan belajar (Rombel).
“Kita harus memastikan bahwa data Dapodik tidak hanya sekadar formalitas. Tapi juga menjadi alat untuk mengevaluasi kualitas sekolah,” kata Puji di Samarinda, Kamis (28/11/2023).
Puji menjelaskan bahwa berdasarkan data Dapodik, terdapat 7.328 sekolah di Kaltim. Terdiri dari 4.826 sekolah dasar (SD), 1.621 sekolah menengah pertama (SMP), 638 sekolah menengah atas (SMA). Selanjutnya ada 243 sekolah menengah kejuruan (SMK). Namun, dari jumlah tersebut, hanya 3.894 sekolah yang memiliki perpustakaan, atau sekitar 53 persen.
“Artinya, masih ada sekitar 3.434 sekolah yang tidak memiliki perpustakaan. Ini sangat merugikan siswa. Karena mereka tidak bisa mendapatkan sumber belajar yang bervariasi dan berkualitas,” kata Puji lagi.
Puji menambahkan bahwa selain perpustakaan, masih banyak fasilitas pendidikan lain yang belum tersedia di sekolah. Seperti tempat ibadah musala, kantin sehat, dan ruang terbuka hijau. Ia mengatakan, fasilitas-fasilitas ini juga berpengaruh terhadap aspek literasi, kesehatan, dan lingkungan di sekolah.
“Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan berhitung yang diperlukan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi. Kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal untuk belajar. Lingkungan adalah suasana yang nyaman, aman, dan bersih untuk belajar. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan harus diperhatikan oleh sekolah,” beber Puji Setyowati.
Legislator Demokrat ini mengusulkan agar ada perbaikan data Dapodik. Agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia mengatakan, data Dapodik harus akurat, valid, dan terkini. Sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dan prioritas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Kita harus memastikan bahwa data Dapodik tidak hanya sekadar formalitas, tapi juga menjadi alat untuk mengevaluasi kualitas sekolah. Jangan sampai ada sekolah yang hanya mengincar akreditasi, tapi tidak mau memperbaiki fasilitasnya. Akreditasi itu bukan tujuan akhir, tapi alat untuk menilai kualitas sekolah,” katanya.
Puji juga mengingatkan bahwa proses pengajuan bantuan atau alokasi khusus dari pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan fasilitas pendukung. Ia berharap agar pemerintah bisa lebih responsif dan memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. (Adv/Adm1)
