Komisi II DPRD Kaltim Ingatkan BUMD Harus Patuh SOP dan Transparan Dalam Pengelolaan Anggaran

AspirasiNews.id, Samarinda- Para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kaltim agar terus memiliki semangat etos bekerja. Juga harus mengelola anggaran perusahaan secara akuntabel dan transparan. Kemudian BUMD harus patuh terhadap standard operasional prosedur (SOP) dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Pesan ini disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Nidya Listiyono.

Tanggapan itu disampaikan Tio bukan tanpa sebab. Lantaran dirinya memberi gambaran atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser. Layaknya kasus tersebut wajib menjadi pelajaran berharga untuk para BUMD di Bumi Etam.

“Jangan sampai, ada kejadian penempatan investasi yang tidak sesuai prosedur. Sehingga harus berurusan hukum pada kemudian hari. BUMD perlu lebih waspada saat menggunakan anggaran yang berasal dari uang negara,” ujar Nidya Listiyono, pada Minggu (26/11/2023).

Polititisi Golkar ini juga berpesan pada BUMD di Kaltim untuk lebih profesional. Juga bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Dirinya juga meminta agar para BUMD di Kaltim bisa berkontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Jangan sampai ada yang menyalahgunakan wewenang atau mengambil keuntungan pribadi dari anggaran BUMD. Kami juga meminta BUMD untuk lebih aktif melaporkan kinerja dan perkembangan usahanya kepada DPRD Kaltim sebagai mitra pengawas,” ujar Nidya lagi.

Nidya mengatakan, bahwa DPRD Kaltim ingin BUMD menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Yakni mewujudkan visi dan misi Kalimantan Timur yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Maka DPRD Kaltim akan terus berkoordinasi dengan BUMD untuk membahas berbagai isu strategis. Seperti permodalan, regulasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami berharap BUMD dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah dan multiplier effect bagi daerah. Kami siap mendukung program dan kegiatan BUMD. Termasuk dalam anggaran dan pengawasan,” pungkas Nidya Listiyono. (Adv/Adm1)