Warga Kutim Ingin Pemekaran Kabupaten, Siti Rizky Amalia Sampaikan Ke Pj Gubernur Kaltim
Siti Rizky Amalia, Anggota Komisi II DPRD Kaltim
AspirasNews.id, Samarinda- Siti Rizky Amalia, Anggota Komisi III DPRD Kaltim angkat bicara soal pemekaran di Kutai Timur (Kutim). Dirinya menyampaikan secara resmi usulan warga Kutim itu. Yakni mengajukan pemekaran kabupaten Kutim tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Kata Siti Rizky, bahwa Kabupaten Kutim memiliki luas wilayah sekira 35.747,50 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 424.334 jiwa. Kabupaten ini juga memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar. Seperti batu bara, minyak bumi, serta perkebunan kelapa sawit.
“Ini permintaan dari masyarakat kami. Terkait pemekaran karena Kabupaten Kutim ada 18 Kecamatan,” jelas Siti Rizky, Kamis (23/11/2023).
Legislator Dapil Bontang, Kutai Timur (Kutim) dan Berau tersebut berharap Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dapat menerimanya. Terlebih Pj Gubernur Kaltim ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga usulan dari masyarakat Kutim itu dapat memenuhi permintaan pemekaran Kabupaten Kutim menjadi dua kabupaten.
“Kami berharap pemekaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama bidang pelayanan publik di daerah kami,” kata Siti Rizky.
Menurut Politisi PPP ini, bahwa ada lima kecamatan yang diwacanakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) atau sebagai kabupaten baru. Yakni Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan. Diuraikannya 5 daerah ini sudah memiliki potensi untuk berkembang menjadi kabupaten mandiri.
“Wilayah itu sudah lengkap secara administrasi. Baik jumlah penduduk, luas wilayah, maupun syarat lima kecamatan untuk menjadi satu kabupaten. Tetapi sampai sekarang belum terealisasi, karena masih moratorium pemekaran daerah otonom baru,” beber Siti Rizky lagi.
Wanita berkerudung ini menguraikan, moratorium tersebut diberlakukan karena banyak daerah yang ingin dimekarkan. Tetapi belum mampu membiayai sendiri dan masih bergantung pada APBN. Termasuk daerah induk.
“Tetapi berbeda dengan Kutim. Karena untuk wilayah di Sangkulirang ini sudah memiliki sumber daya alam (SDA) dan ekonomi yang cukup,” pngkas Siti Rizky Amalia. (Adv/Adm1)
