DPRD Imbau Warga dan Perusahaan di Kaltim Taat Bayar Pajak Kendaraan
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno.
AspirasiNews.id, Samarinda- Warga dan perusahaan di Kalimantan Timur dihimbau untuk membayar pajak kendaraan sesuai dengan aturan. Karena sebagai warga negara yang baik harus taat membayar pajak. Pesan ini ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno. Dirinya menyoroti ketaatan membayar pajak kendaran ini bukan tanpa alasan. Karena menurut data yang dikantongi Agiel cukup banyaknya kendaraan dengan nomor Polisi (Nopol) luar daerah, tetapi beroperasi di Kaltim.
Dikatakan Agiel, hal semacam ini akan merugikan penerimaan pajak daerah pada pendapatan asli daerah (PAD). Karena pajak kendaraan yang dioperasikan di Kaltim seharusnya pembayaran pajaknya ke Kaltim. Tetapi malah sebaliknya, lantaran Nopol luar Kaltim. Jadi solusinya harus ditertibkan dan dimutasi ke Kaltim.
“Ini menyangkut hak dan kewajiban warga dan perusahaan di Kaltim. Pajak kendaraan adalah salah satu sumber pendapatan daerah (PAD)yang penting,” jelas Agiel belum lama ini.
Politisi PDIP ini mengingatkan perusahaan-perusahaan di Kaltim selain warga. Yakni untuk melakukan pendataan para tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Bumi Etam.
“Pendataan TKA ink perlu dilakukan untuk mengetahui jelasnya. Apakah TKA tersebut bekerja di lintas kabupaten dan kota atau tidak. Hal ini berkaitan dengan retribusi atau IMTA yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke daerah,” urai Agiel lagi.
IMTA sendiri adalah ijin menggunakan tenaga kerja asing. Terlebih para TKA ini tidak sedikit menggunakan kendaraan plat luar Kaltim tetapi di pakai aktivitas di Kaltim dan menggunakan fasilitas jalan di Kaltim. Jadi sudah pasti merugikan Kaltim, karena pajaknya tidak ke Kaltim.
Agiel membeberkan saat ini DPRD Kaltim sedang membahas rancangan peraturan daearh (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jika sudah rampung dan agar bisa di sahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Sehingga hisa menambah PAD Kaltim dari retribusi pajak kendaraan maupun IMTA.
“Kami ingin ada kejelasan dan keterbukaan tentang retribusi dari sektor pekerja asing atau IMTA ini selain pajak kendaraan. Ini tentunya juga bagian untuk memaksimalkan dari pemasukan daerah di Kaltim,” pungkas Agiel Suwarna. (Adv/Adm1)
