DPRD Menilai PLTS Komunal Hanya Solusi Darurat, PLN Harus Masuk ke Seluruh Desa Kaltim
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir
AspirasiNews.id, Samarinda- Di Kaltim tercatat masih ada 199 desa yang belum teraliri listrik. Sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Terutama di Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran. Padahal listrik ini merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Mengatasi masalah ini, pemerintah tidak tinggal diam. Yakni telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh PLN. Tetapi, menurut Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, PLTS komunal hanya merupakan solusi darurat dan tidak bersifat permanen.
“PLTS komunal itu kan ada umur ekonomisnya. Juga harus ada tanggung jawab perawatan dari warga sekitar. Padahal, di daerah terpencil, SDM-nya juga kurang,” jelas Sutomo Jabir baru-baru ini.
Jadi menurut Sutomo, barang atau aset yang ada tersebut tidak akan mungkin dikelola dengan baik oleh warga desa di pelosok. Terlebih jika PLTS Komunal itu menggunakan teknologi tinggi. Pasti warga cukup kesulitan.
Kata Sutomo Jabir, PLTS komunal juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Karena PLTS komunal tidak bisa digunakan untuk menonton televisi, memasang kulkas, atau alat-alat elektronik lainnya. Karena dayanya yang dihasilkan terbatas. Sehingga, PLTS komunal tersebut hanya bisa digunakan untuk penerangan saja saat malam.
“PLTS komunal itu hanya untuk hidup, bukan untuk berkembang. Artinya, ini tidak permanen. Ini hanya untuk daerah yang tidak bisa dijangkau oleh PLN,” ujar Sutomo.
Sutomo menaruh harapan pada PLN. Yakni agar bisa segera membangun jaringan listrik di seluruh daerah di Kaltim. Termasuk di Kutim. Kata dia, PLN memiliki sistem yang lebih terarah dan profesional dalam mengelola listrik. Mulai dari pembangunan, pemungutan biaya, hingga perawatan berkala.
“PLN pasti punya tanggung jawab yang lebih jelas. Mereka juga sudah punya rencana untuk masuk ke daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Tapi, ada saja kendala. Seperti izin usaha, akses jalan, dan sebagainya,” tutur Sutomo.
Legislator PKB ini menilai, listrik sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya listrik, sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah, khususnya Pemprov Kaltim, untuk memediasi masalah listrik ini.
“Kami minta Pemprov Kaltim, khususnya Dinas ESDM Kaltim. Untuk memfasilitasi pertemuan antara PLN dan pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti PT KHE yang memiliki izin usaha di wilayah yang belum teraliri listrik. Harus ada solusi yang memuaskan bagi masyarakat,” tegas Sutomo Jabir. (Adv/Adm1)
