Wujudkan Kaltim Zero Emisi Karbon, DPRD Desak Pemprov Tingkatkan EBT

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono

AsprasiNews.id, Samarinda- Energi Baru Terbarukan (EBT) saat ini sedang marak digaungkan. Karena dinilai mampu mengurangi polusi emisi gas karbon. Guna mewujudkan Kaltim yang zero emisi karbon, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono angkat bicara. Dirinya meminta Pemprov untuk meningkatkan pengembangan EBT.

Sesuai visi zero emisi karbon ini, dijadwalkan akan diwujudkan pada 2050 mendatang. Sehingga perlu dukungan untuk merealisasikan program pemerintah ini. Satu diantaranya mengurangi ketergantungan bahan bakar energi fosil. Dan, beralih ke-EBT yang lebih ramah lingkungan.

“Kaltim ini punya potensi besar EBT untuk dimanfaatkan . Seperti energi surya, air, angin, bahkan biogas. Namun pemerintah kita belum konsisten membuat produk EBT yang kebermanfaatnya cukup besar bagi masyarakat,” kata Sapto.

“EBT sebenarnya tidak hanya sebatas pengadaan panel surya, dan penempatannya di tempat terpencil. Sebenarnya EBT ini meliputi seluruh aspek. mulai dari hulu sampai hilir,” jelas Sapto lagi.

Dikatakan Sapto, hulu hingga hilir yakni mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi pemakaian ke masyarakat. EBT itu dinilainya harus menjadi solusi baru. Yakni untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan. Juga hilirisasi industri jika perlu.

Politisi Golkar ini memberikan contoh EBT yang bisa dimaksimalkan di Kaltim. Seperti Biogas. Dapat dihasilkan dari limbah sawit dan itu diakuinya cukup melimpah di Kaltim. Dinilainya limbah sawit itu bisa digunakan sebagi bahan bakar pembangkit listrik. Biogas juga dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sawit terhadap lingkungan.

“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit sangat keren. Karena akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit,” bebernya.

Urai Sapto, dengan pemanfaatan limbah sawit ini, para petani sawit tidak cukup menjual tandan buah segar (TBS) saja. Tetapi bisa menjual listrik dari biogas dan akan menghemat biaya operasional. Terlebih mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Sapto melihat berbagai peluang tersebut mendesak Pemprov Kaltim. Yakni segera menyusun rencana pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi. Juga meminta Pemprov dapat bekerja sama, dengan pihak terkait. Seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta hingga masyarakat.

Disarankannya, Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah juga harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim. Berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengolahnya, dan siapa yang bertanggung jawab.

“Selanjutnya pemerintah punya target dan indikator yang dapat selalu dipantau serta evaluasi secara berkala,” pungas Sapto Setyo Pramono. (Adv/Adm1).