DPRD Minta Instansi Terkait Tertibkan Pengetap BBM Subsidi di Kaltim
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono
AspirasiNews.id, Samarinda- Persoalan pengetap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kaltim terus menjadi sorotan DPRD. Atensi itu datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Dirinya meminta tim terpadu, dari instansi-instansi terkait segera menyeselesaikan permasalahan pengetap BBM bersubsidi di Benua Etam ini dengan penertiban.
Tim terpadu tersebut yamg terdiri dari aparat penegak hukum (Aph), Pertamina, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim. Agar para pengetap ini sadar akan perbuatannya yang melanggar hukum. Terlebih jika diperlukan tim terpadu bisa memberikan sanksi hukuman agar jera.
“Tim terpadu ini akan melakukan penentuan daerah. Yang menggunakan kartu pembelian BBM atau fuel card,” kata Sapto belum lama ini.
Dikatakan Sapto, fuel card ini berlaku bukan hanya yang ada di Kaltim. Tetapi juga kendaraan yang datang ke Benua Etam. Meski yang hanya melintas, tinggal sementara maupun berdomisili lama.
Dikarenakan, aktivitas ilegal pengetap BBM ini tentu merugikan masyarakat yang berhak atas subsidi. Sehingga pembeli yang menjual kembali harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum. Karena ini mengganggu distribusi BBM.
Diungkapkan Sapto, para oknum-oknum pengetap BBM memiliki jaringan lama. Untuk menambah pundi-pundi penghasilan keleompok atau pribadi saja. Sehingga peruntukan BBM subsidi tidak tepat sasaran, karena diperjual belikan untuk mengambil untung.
“Tindakan mereka pengetap ini berdampak pada masyarakat. Terutama yang kesulitan mendapatkan kuota BBM di SPBU. Termasuk keberadaan Pertamini yang semakin marak,” tegas Sapto lagi.
Politisi Partai Golkar itu berpesan pada tim terpadu. Agar juga memperhatikan keperluan BBM bagi para nelayan. Dikarenakan para nelayanan ini merupakan kelompok masyarakat yang juga berhak atas BBM bersubsidi. Terlebih mereka juga sebagai pendukung roda perekonomian daerah ini.
“Tim terpadu mesti mengoptimalkan peran. Yakni untuk membereskan perkara distribusi BBM. Melalui SPBU yang saat ini belum termonitor dengan baik,” pungkas Sapto Setyo Pramono. (Adv/Adm1)
