AspirasiNews.id, Jakarta- Mantan Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel, Rachman Hidayat, menyebutkan. Bahwa, perusahaan tersebut mengeluarkan dana sebesar Rp1,3 miliar. Yakni, untuk membayar jasa pendampingan hukum DR (Don Ritto) Law Firm, dalam perkara dugaan korupsi proyek Blast Furnace Complex (BFC) di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ungkapan Rachman ini, dikemukakannya saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Terutama yang menjerat mantan Jaksa Muda Tidak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah dkk. Tepatnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu (18/11/2026) kemarin.

“Kontrak Rp1,3 miliar tersebut, mencakup jasa pendampingan hukum. Untuk penanganan perkara pada tahap penyidikan,” ungkap Rachmad dalam penjelasannya.
Kantor hukum DR Law Firm sendiri, didirikan Febrie Adriansyah bersama-sama dengan Don Ritto. Diketahui DR juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Uang tersebut diberikan, seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum.
Kejagung menduga, pembayaran itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan Febrie. Khususnya, saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Jampidsus Kejagung.
Meski demikian, Rachman mengaku tidak mengetahui secara detail. Yakni, mengenai mekanisme pembayaran jasa hukum tersebut. Dia menyebut, pemeriksaan tagihan atau invoice dilakukan oleh staf di bawah koordinasinya. Sedangkan, proses verifikasi hingga pembayaran menjadi kewenangan bagian keuangan perusahaan.
Menurut Rachman, pembayaran tidak memerlukan persetujuan langsung darinya, karena telah mengikuti prosedur internal Krakatau Steel. Seluruh transaksi, dilakukan berdasarkan kontrak yang disepakati kedua belah pihak.
“Pembayaran itu berdasarkan kontrak,” beber Rachmad.

Rachman juga menambahkan, proses administrasi pembayaran mensyaratkan adanya invoice dan dokumen pendukung. Termasuk informasi rekening penerima pembayaran. Tampak dalam persidangan tersebut, Rachman juga membeberkan proses awal mula penunjukan DR Law Firm sebagai kuasa pendamping hukum Krakatau Steel.
Dia mengatakan, pemilihan firma hukum tersebut berawal dari rekomendasi dan arahan Direktur Utama Krakatau Steel. Dimana saat itu dijabat oleh Purwono Widodo.
“Kami sempat bertemu dengan perwakilan DR Law Firm, bersama sejumlah stafnya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggali rekam jejak, dan pengalaman firma hukum itu. Utamanya dalam menangani perkara pidana,” ungkap rachmad lagi.
Hasil pertemuan, kemudian dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Setelah menerima laporan tersebut, Purwono menginstruksikan. Agar DR Law Firm digunakan untuk memberikan pendampingan hukum dalam perkara BFC.
“Kemudian pimpinan menginstruksikan. Agar menggunakan DR Law Firm,” terang Rachmad lagi.

Dalam perkara ini, Febrie didakwan melakukan pemerasan sebesar Rp55 miliar. Yakni, kepada pengusaha properti Tan Kian. Terkait penanganan kasus korupsi di PT Asabri dan Jiwasraya.
Febrie juga didakwa melakukan pencucian uang, hingga mencapai Rp350 miliar. Yakni, dalam periode tahun 2020 hingga 2026. Dugaan tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Advokat Don Ritto, serta Nurman Herin dan Ferry Yanto Hongkiriwang, selaku pihak swasta.
Adapun uang ratusan miliar itu, diduga diterima Febrie dkk. Yakni, dari sejumlah pihak maupun korporasi yang berperkara di Kejaksaan Agung. Uang itu diterima melalui dua kantor hukum yang didirikan Febrie, bersama Don Ritto. (***/Adm3)
Sumber-Pengadilan Tipikor Jakpus

