AspirasiNews.id, Samarinda- Tagihan jutaan rupiah, pada siswa yang berasrama di SMAN 10 Samarinda, banyak dikeluhkan orang tua. Permasalahan pelik ini, kini memasuki babak baru. Yakni tengah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Diketahui, sejumlah wali murid Kelas-X mengaku kaget. Setelah pihak sekolah tiba-tiba mengeluarkan surat tagihan, untuk pembiayaan asrama.
Informasi sebelumnya, saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berlangsung, menyatakan. Bahwa biaya hidup di asrama, akan ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Kekecewaan ini bermula, saat para orang tua siswa menerima surat dari SMAN 10 Samarinda, tertanggal 5 November 2025.
Dalam surat bernomor 900/2125/SMAN10SMR itu, pihak sekolah mengumumkan. Bahwa biaya asrama disesuaikan, yakni menjadi Rp2.600.000 per bulan.
Berdasarkan surat edaran tersebut, siswa berasrama memang memperoleh Beasiswa Stimulan dari Pemprov Kaltim. Yaitu sebesar Rp1.560.000 untuk periode Juli-Desember 2025. Namun, sisa biaya sebesar Rp1.040.000 per bulan, untuk periode tersebut dibebankan kepada orang tua siswa.
Bahkan, untuk periode Januari-Juni 2026, orangtua diminta membayar penuh. Yakni sebesar Rp2.600.000 per bulan.
Salah satu perwakilan wali murid, Arif Rahman mengaku kecewa. Dierinya mengungkapkan, bahwa tagihan tersebut sangat memberatkan.
“Kalau kami sih pasti akan keluar (dari asrama), karena tidak mampu,” ujar Arif.
Dalam brosur yang beredar, pihak DPRD menilai. Bahwa ada kesenjangan, antara janji dengan realita di lapangan. Faktanya, kemampuan subsidi Pemprov Kaltim saat ini, yang berlaku untuk semua sekolah berasrama. Memang hanya Rp1.560.000 per siswa.
“Tentu ini ada kesenjangan, boleh kita sebut ini sebagai false advertisement atau false marketing (praktik promosi menyesatkan),” kata Wakil Ketua Komisi-IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, saat menerima puluhan wali murid SMAN 10 Samarinda yang kecewa, dan mengeluh dalam RDP itu.
Hasil kesepakatan rapat, pihak DPRD Kaltim akan mendorong Dinas Pendidikan (Dsdik), untuk mencari solusi yang baik. Agar masalah tersebut bisa terselesaikan.
“Kesimpulannya, bahwa tadi rapat meminta. Agar nanti dinas pendidikan mencarikan formulasinya. Supaya nanti, semua biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Intinya kita minta, bahwa orangtua siswa jangan dibebankan biaya Rp1 pun,” terang Andi, sapaan akrabnya.
Terpisah, Kepala Asrama SMAN 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin menjelaskan. Bahwa polemik ini terjadi, karena adanya “kendala”. Utamanya dalam realisasi penetapan SMAN 10, sebagai sekolah unggulan yang dibiayai penuh.
“Memang ada wacana, terkait penetapan sekolah unggulan. Pada realisasinya, itu mungkin ada sedikit kendala. Kendala dalam artian ini, mungkin terkait efisiensi anggaran, dengan SK (Surat Keputusan) penetapan yang memang belum terbit,” urai rais. (Adv/DPRD Kaltim)
