AspirasiNews.id, Samarinda- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD), yang ke-6 di Samarinda. Kali ini dengan mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Warga Negara”, pada akhir bulan lalu.
Acara PDD ini diselenggarakan di Halaman Kantor Kecamatan Samarinda Ulu. Tentunya agenda ini mendapat sambutan hangat dari berbagai lapisan masyarakat. Termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan komunitas di Kota Tepian itu.
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz menekankan. Pentingnya peran aktif warga negara, dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, memahami hak dan kewajiban adalah kunci. Agar masyarakat dapat berkontribusi secara positif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Hak dan kewajiban, tidak bisa dipisahkan. Warga negara harus tahu, apa yang menjadi haknya. Tetapi juga tidak lupa akan kewajibannya. Demokrasi hanya akan berjalan sehat, jika dua hal ini dipahami dan dijalankan bersama-sama,” jelas Abdul Giaz, Anggota Komisi-II DPRD Kaltim ini, dalam sambutannya di hadapan puluhan peserta yang hadir.
Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan. Tidak hanya dari peserta dewasa, keterlibatan para pemuda, juga sangat menonjol. Hal itu menunjukkan, bahwa isu-isu demokrasi semakin relevan, di kalangan generasi muda.
Pemateri PDD selanjutnya dibawakan oleh Alfian Noor sebagai narasumber kedua. Dia memaparkan secara rinci, mengenai peran partisipatif warga negara, dalam sistem demokrasi. Dia menggarisbawahi, pentingnya pendidikan politik sejak dini, sebagai fondasi kesadaran kolektif.
“Kita tidak bisa berharap, demokrasi berjalan baik, tanpa pemahaman politik yang memadai. Edukasi dan literasi politik sangat penting, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Tetapi pelaku demokrasi itu sendiri,” terang Alfian Noor.
Sementara dari pembicara ke-3, Syarifuddin Yunus juga memberikan penjelasan detail. Mengenai hubungan antara hak konstitusional warga, dan tanggung jawab, terhadap negara. Dia mencontohkan, berbagai kasus ketimpangan yang terjadi, akibat kurangnya pemahaman ini.
“Masih banyak warga negara yang menuntut hak, tanpa memahami tanggung jawabnya. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Yakni untuk terus memberikan pemahaman, dan pendidikan kewarganegaraan,” beber Syarifuddin Yunus.
Acara berlangsung interaktif dan penuh makna. Dipandu oleh seorang moderator yang berperan penting menjaga alur diskusi, tetap hidup dan komunikatif.
Kegiatan ini diharapkan, mampu menjadi wadah edukasi, dan refleksi bagi masyarakat Kaltim. Khususnya di Samarinda, dalam memperkuat budaya demokrasi yang inklusif, dan berkeadaban. (Adv/DPRD Kaltim)
