Anggota DPRD Kaltim Nurhadi Saputra, Minta Pemprov Kaltim Percepat Sosialisasi GratisPol
Anggota DPRD Kaltim Nurhadi Saputra, Minta Pemprov Kaltim Percepat Sosialisasi GratisPol. Komisi-II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra
AspirasiNews.id, Samarinda- Kebijakan pendidikan tinggi gratis, dengan program GratisPol 10, yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik itu datang dari Anggota Komisi-II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. Dirinya menyoroti, masih belum adanya kejelasan teknis, mengenai program tersebut.
Nurhadi menyatakan, bahwa ketidakjelasan ini, menimbulkan kebingungan. Terutama di kalangan calon mahasiswa, mahasiswa aktif, dan orang tua. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada sosialisasi yang utuh, dan rinci, yang mampu membedakan. Antara program GratisPol 10, dengan skema beasiswa lain, seperti Kaltim Tuntas.
“Masih banyak, masyarakat yang bertanya-tanya. Apa sebenarnya, perbedaan GratisPol 10, dengan beasiswa yang sudah ada? Bagaimana mekanismenya? Apakah program ini juga menyentuh mahasiswa yang saat ini sedang aktif kuliah. Atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru?” jelas Nurhadi, belum lama ini.
Dirinya memperingatkan, bahwa tanpa kejelasan. Program mulia yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, justru berpotensi memunculkan kecurigaan. Bahkan bisa merusak kepercayaan masyarakat. Kekhawatiran itu, juga ditujukan pada nasib bantuan pendidikan, untuk siswa sekolah menengah (SMA/K/MA). Yang seharusnya, juga masuk dalam payung kebijakan yang sama.
Oleh karena itu, Nurhadi mendesak Pemprov Kaltim, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik), dan instansi terkait. Untuk segera menyusun, dan menyosialisasikan pedoman petunjuk teknis (Juknis), dalam pelaksanaan program kebanggan orang nomor satu di Benua Etam itu.
“Tanpa penjelasan yang cepat, dan transparan. Program ini berisiko gagal mencapai tujuannya,” tegas Nurhadi, sapaan akrabnya.
Pihaknya juga menekankan, agar mahasiswa aktif yang telah berjuang, menyelesaikan studi. Terutama di tengah keterbatasan ekonomi, tidak terabaikan dalam kebijakan baru ini.
“Dengan alokasi anggaran pendidikan yang tidak kecil, kami punya harapan besar. Agar prinsip transparansi, dan akuntabilitas, menjadi prioritas utama. Khususnya dalam implementasi GratisPol 10. Yakni untuk memastikan, dana masyarakat digunakan secara tepat sasaran,” pesan Nurhadi, Sekretaris Fraksi Demokrat-PPP ini. (Adv/DPRD Kaltim)
