Perlu Dukungan Atasi Konflik Sawit dan Tambang, DPRD Kubar Kunker ke DPRD Kaltim
Perlu Dukungan Atasi Konflik Sawit dan Tambang, DPRD Kubar Kunker ke DPRD Kaltim. Wakil Ketua-I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menerima kunjungan kerja (Kunker) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat
AspirasiNews.id, Samarinda- Wakil Ketua-I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel menerima kunjungan kerja (Kunker) Tim-II Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), pada Kamis (21/8/2025). Bertempat di Gedung-E Lantai-I Kantor DPRD Kaltim. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua-I DPRD Kubar, Agustinus bersama Wakil Ketua-II, Sepe Martinus.
Kunker tersebut bertujuan, untuk melakukan audiensi, terkait sejumlah persoalan strategis di daerah. Khususnya menyangkut program plasma kelapa sawit, dan konflik ganti rugi lahan masyarakat Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan Kubar.
Ekti Imanuel menyoroti, lemahnya komitmen perusahaan sawit. Terutama dalam merealisasikan kewajiban plasma 20 persen, kepada masyarakat. la juga menanggapi keluhan warga Kampung Intu Lingau, yang merasa dirugikan. Akibat pembebasan lahan, yang tidak transparan.
“Bahkan ada patok perusahaan, yang masuk ke tengah kampung. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegas Ekti.
Selain itu, hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Tambang DPRD Kubar, juga menjadi sorotan. Banyak ruas jalan tambang, dinilai tidak memenuhi standar keselamatan. Karena minim pengawasan, dan rawan kecelakaan.
“Mungkin tidak ada pos jaga. Sehingga beberapa kali terjadi insiden kecelakaan lalu lintas,” ujar Ekti, yang juga merupakan Politisi Partai Gerindra ini.
la mendukung penuh keberlanjutan kerja pansus, baik di sektor sawit maupun tambang. Pihaknya juga menekankan, agar hasil kajian pansus tidak buru-buru di Paripurnakan, sebelum semua aspek terpenuhi. Ekti juga mengapresiasi kunjungan DPRD Kubar, sebagai bentuk silaturahmi, dan koordinasi kelembagaan.
“Saya ini wakil rakyat dari dapil Kubar dan Mahulu. Jadi apa pun yang dibutuhkan, dan ingin disampaikan oleh DPRD Kubar. Saya siap meneruskan ke pemerintah provinsi,” ujar Ekti.
Sementara itu, Agustinus menjelaskan, bahwa DPRD Kubar telah membentuk dua Pansus. yakni Pansus Batu Bara yang diketuai Potit dan Pansus Sawit yang diketuai Oktovianus Jack. la mengungkapkan, bahwa selama proses pansus berlangsung, banyak hambatan ditemukan di lapangan. Terutama terkait aktivitas perusahaan sawit, dan konflik lahan.
“Karena itu, kami datang untuk berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kaltim. Bahkan masyarakat Kampung Intu Lingau turut hadir bersama kami, sebagai bentuk keprihatinan,” kata Agustinus.
la menambahkan, bahwa DPRD Kubar cukup kewalahan, menghadapi dampak kegiatan perusahaan sawi. Baik dari sisi penyerobotan lahan, maupun pelaksanaan program plasma, yang tidak berjalan semestinya. (Adv/DPRD Kaltim)
