05/01/2026

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN 2025 Tercatat Rp560,3 Triliun

0
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN 2025 Tercatat Rp560,3 Triliun

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN 2025 Tercatat Rp560,3 Triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pers dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Kamis (18/12). -Kemenkeu-

Loading

IKLAN BENNER ASPIRASINEWS.ID BANKALTIMTARA-GUBERNUR KALTIM-APPSI

AspirasiNews.id, Jakarta- Hingga akhir November, defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp560,3 T atau 2,35 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Data ini masih dalam batas yang terkelola, dan sesuai dengan desain APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Selain itu, defisit keseimbangan primer, sebesar Rp82,2 T. Pencatatan ini menunjukkan, pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global.

“Meski demikian, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan on-track. Dioptimalkan untuk mendukung program prioritas, serta katalis pertumbuhan ekonomi,” jelas  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta pada Kamis (18/12/2025).

Benner Bankaltimtara Nikmati Fasilitas Uang Valas
Bankaltimtara Nikmati Fasilitas Uang Valas

“Hingga 30 November 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga,” tambah Menkeu lagi.

Pendapatan negara menunjukkan, realisasi sebesar Rp2.351,5 T atau 82,1 persen dari outlook laporan semester. Besarnya realisasi tersebut utamanya didukung oleh penerimaan perpajakan Rp1.903,9 T, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 T. Kemudian penerimaan kepabeanan dan cukai, sebesar Rp269,4 T. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp444,9 T.

Ditengah tekanan pada pendapatan negara, belanja negara tumbuh untuk mendukung perekonomian. Realisasi belanja negara hingga 30 November sebesar Rp2.911,8 T atau 82,5 persen terhadap outlook laporan semester.

Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.116,2 T. Terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.110,7 T, dan belanja non-K/L sebesar Rp1.005,5 T. Penyaluran Transfer ke Daerah, juga masih on-track. Terutama dalam mendukung layanan publik di daerah, dengan realisasi sebesar Rp795,6 T.

“Ini mencerminkan, belanja pemerintah yang terus diarahkan. Yakni, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” beber Menkeu Pyrbaya. (***)

Sumber: Biro KLI Kemenkeu

Tinggalkan Balasan