Ekti Ungkap Pertanian-Perikanan di Kubar Dapat Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Lokal
Ekti Ungkap Pertanian-Perikanan di Kubar Dapat Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Lokal. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel
![]()

AspirasiNews.id, Samarinda- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, kembali menyerukan. Yakni, agar sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Dirinya menilai, potensi besar di dua sektor ini belum tergarap maksimal. Padahal, dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat lokal. Khususnya masyarakat di kawasan Sungai Mahakam.
“Sumber daya di Kubar luar biasa. Tapi kalau tidak ditopang regulasi dan anggaran yang jelas, ya tidak akan berkembang. Padahal banyak masyarakat yang hidup dari pertanian dan perikanan,” jelas Ekti, sapaan akrabnya.

Dirinya menyoroti wilayah berkaitan dengan Sungai Mahakam yang mencakup lima kecamatan dengan potensi perikanan yang belum dioptimalkan. Sementara di kecamatan Bongan, masyarakat mayoritas bergantung pada perkebunan sawit. Sedangkan daerah seperti Linggang Bigung dan Barong Tongkok menggantungkan hidup dari pertanian karet dan pangan.
Ekti menegaskan bahwa tanah di Kubar sangat subur, namun petani dan nelayan kerap kesulitan akibat minimnya infrastruktur, akses pasar, dan perlindungan regulasi. Dirinya mengkritik belum adanya kewajiban alokasi anggaran khusus untuk sektor pertanian sebagaimana halnya untuk pendidikan dan kesehatan.
“Selama ini pertanian belum dianggap prioritas, karena tidak diatur dalam undang-undang. Kepala daerah bisa saja tidak menganggarkan sama sekali. Ini yang ingin kita ubah lewat regulasi,” katanya.
Ekti pun akan mendorong DPRD Kaltim untuk mulai menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) yang mengatur tentang perlindungan dan penguatan sektor pertanian. Menurutnya, langkah ini penting agar pembangunan pertanian tidak bersifat musiman atau tergantung pada kemauan politik semata.
“Jawa Tengah sudah punya Perda Pertanian, kenapa Kaltim belum? Kita bisa adopsi model itu dan sesuaikan dengan kondisi lokal. Harus ada payung hukum agar keberpihakan terhadap petani dan nelayan punya dasar kuat,” ujarnya.
Dirinya juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan sektor swasta dalam mendukung peningkatan kapasitas pertanian dan perikanan masyarakat.
Selain itu, Ekti mendorong sinkronisasi dengan program nasional untuk mempercepat modernisasi alat pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Dalam konteks jangka menengah, dirinya berharap RPJMD Kaltim 2024–2029 dapat memberikan porsi yang lebih proporsional terhadap sektor ini, khususnya bagi daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan seperti Kubar.
“Pertanian dan perikanan jangan hanya jadi catatan pelengkap. Harus ada roadmap jelas di RPJMD yang baru. Karena ini menyerap banyak tenaga kerja dan bisa mengurangi angka kemiskinan,” tegasnya.
Ekti pun menutup dengan menekankan pentingnya ketahanan ekonomi lokal melalui sektor primer. Dirinya meminta agar DPRD melalui Komisi II dan III ikut aktif mengawal hal ini, agar tidak sekadar menjadi wacana.
“Kita tidak bisa terus bergantung dari luar. Kita harus perkuat fondasi ekonomi dari desa dan kampung, dari petani dan nelayan. Kubar bisa jadi titik awal untuk itu,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
