7 Fraksi DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Umum atas Nota Keuangan P-APBD 2025
7 Fraksi DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Umum atas Nota Keuangan P-APBD 2025 pada Rapat Paripurna (Rapur) ke-37 Tahun 2025
AspirasiNdews.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-37 Tahun 2025. Dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap Nota Penjelasan Keuangan. Juga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kaltim, pada Selasa (23/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas), didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Hadir mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji dan Asisten-I Setprov Kaltim M Syirajudin.
Pandangan umum disampaikan oleh masing-masing juru bicara Fraksi. Antara lain, Fraksi Golkar Andi Satya Adi Saputra, Fraksi Gerindra Baharuddin Muin, Fraksi PDI Perjuangan Guntur, Fraksi PKB Damayanti. Kemudian dari Fraksi PAN-NasDem Abdul Giaz, Fraksi PKS Subandi, dan Fraksi Demokrat-PPP Nuhadi Saputra.
Dalam penyampaiannya, Fraksi-fraksi menyoroti sejumlah isu strategis. Seperti penurunan pendapatan daerah, peningkatan belanja, efektivitas program prioritas, serta lainnya. Beberapa Fraksi juga menekankan pentingnya penguatan sektor utama. Seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan. Bahwa proses pembahasan perubahan APBD akan berlanjut sesuai mekanisme tata tertib (Tatib) DPRD. la menegaskan pentingnya sinergi, antara legislatif dan eksekutif. Terutama dalam menjaga akuntabilitas anggaran, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan, benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi pandangan konstruktif dari seluruh Fraksi. Ini menunjukkan komitmen bersama, dalam mengawal anggaran daerah. Agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Hasanuddin.
“Setiap masukan yang disampaikan, akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Dalam menyusun kebijakan anggaran, yang lebih responsif dan berkeadilan,” urai Hamas sapaan akrabnya.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menekankan, bahwa DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Khususnya terhadap berbagai program-program prioritas, yang menyangkut pelayanan publik.
“Tahapan selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan, dan jawaban dari Gubernur Kalimantan Timur. Atas seluruh pandangan Fraksi, yang akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya,” pungkas Hasanuddin. (Adv/DPRD Kaltim)
