Temuan Makanan Berbau Tak Sedap di Sekolah, Anggota DPRD Kaltim Desak Evaluasi Program MBG

AspirasiNews.id, Samarinda- Anggota Komisi-IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, kembali angkat suara. Kali ini terkait keluhan sejumlah pelajar di Samarinda. Yakni mengenai kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan pemerintah.

Dia menilai, persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Agar tidak mencederai tujuan mulia program tersebut.

Keluhan muncul dari siswa SMA Negeri 13 Samarinda, yang pada Agustus 2025 lalu. Yakni mendapati makanan MBG yang dibagikan, berbau tidak sedap, dan basi. Bahkan, diduga terkontaminasi ulat.

Temuan tersebut, sontak memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua, siswa, hingga masyarakat umum. Terkait keamanan dan kelayakan konsumsi makanan, dari program pemerintah tersebut.

“Ya, tentunya ini memprihatinkan sekali, Program MBG ini adalah amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang tujuannya sangat baik. Yaitu memberikan asupan gizi yang layak, bagi anak-anak kita. Tapi makanan yang diberikan harus memenuhi standar sehat, higienis, dan mengandung gizi seimbang. Kalau ada temuan seperti ini, artinya kita perlu evaluasi menyeluruh,” katanya saat ditemui di Ruang Fraksi PKB Gedung D DPRD Kaltim, pada Senin (22/9/2025).

Damayanti juga menyoroti, adanya laporan. Yaitu yang menyebutkan pihak sekolah, diduga meminta siswa untuk tidak merekam. Bahkan menyebarluaskan temuan makanan basi, atau tercemar tersebut.

“Tidak bisa begitu. Program ini baru berjalan, dan justru sangat penting ada laporan dari masyarakat. Khususnya siswa-siswi yang menerima langsung makanan itu,” ujar legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan ini.

Menurut Damayanti, Kalau tidak ada laporan. Bagaimana pihak pemerintah dan DPRD tahu. Apa yang terjadi dan bagaimana MBG ini, memberikan dampak kepada siswa-siswi di sekolah.

”Ini harus dilaporkan supaya kita tahu apa yang tidak beres? jika tidak melapor Ini akan menghambat evaluasi, padahal tujuan kita semua sama: memastikan makanan bergizi gratis ini benar-benar sesuai standar,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Damayanti juga menekankan pentingnya keterlibatan vendor yang profesional dan bertanggung jawab.

Menurutnya, penyedia makanan tidak boleh asal-asalan dalam menyiapkan konsumsi bagi pelajar.

“UMKM atau koperasi yang menjadi pelaksana program ini harus memiliki standar yang jelas. Jangan hanya karena ini proyek, lalu kualitas dikorbankan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar distribusi vendor diperluas agar pemerataan manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha lokal.

“Saya berharap tidak hanya satu atau dua vendor yang menguasai semua sekolah. Sebaiknya diperbanyak kelompok pelaksananya, supaya pertumbuhan ekonomi juga bisa dirasakan secara merata, khususnya oleh UMKM di daerah,” ucapnya.

Ketika ditanya apakah siswa harus takut untuk menyampaikan keluhan, Damayanti menjawab tegas.

“Jangan takut lapor dong. Ini bentuk evaluasi bersama. Termasuk guru dan pihak sekolah juga jangan sungkan menyampaikan kendala atau temuan kepada vendor atau pihak terkait. Kita semua ingin program ini berjalan maksimal,” pesan Damayanti. (Adv/DPRD Kaltim)