Yusuf Mustafa Ungkap Pindahnya Ibu Kota Negara, Jadi Ujian Baru Bagi Polri di Kaltim
Yusuf Mustafa Ungkap Pindahnya Ibu Kota Negara, Jadi Ujian Baru Bagi Polri di Kaltim. Yusuf Mustafa, Anggota Komisi-I DPRD Kaltim
AspirasiNews.id, Samarinda- Menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), perhatian terhadap situasi keamanan dan ketertiban, semakin meningkat. Anggota Komisi-I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa mengemukakan pendapatnya. Kali ini Dia menyampaikan harapannya, kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Agar terus menjaga kedekatan dengan masyarakat, dan berperan aktif dalam menciptakan rasa aman di daerah. Terutama yang akan menjadi pusat pemerintahan baru.
Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara, Yusuf mengapresiasi peran Polri, sejauh ini. Namun Dia tetap mendorong peningkatan kinerja. Terutama dalam menghadapi tantangan baru, di wilayah Kaltim, yang kian strategis secara nasional.
“Harapan saya, sebagai warga Kalimantan Timur, terlebih Kaltim ini akan menjadi Ibu Kota Negara. Kita tentu ingin, situasi keamanan dan ketertiban, tetap terjaga,” jelas Yusuf, sapaan akrabnya.
Yusuf juga menyebut, bahwa kehadiran Polri yang dekat dan humanis, menjadi kunci terciptanya kepercayaan publik. Menurutnya, transformasi kelembagaan Polri akan makin relevan. Jika dijalankan bersamaan dengan keterlibatan aktif, di tengah masyarakat.
“Saya berharap, Polri bisa terus menjadi institusi yang dekat dan mengayomi masyarakat. Terutama di Kalimantan Timur,” ajak Yusuf Mustafa, Politisi dari Partai Golkar ini.
Yusuf juga menilai, peran kepolisian akan sangat krusial. Terutama dalam mengawal masa transisi, menuju IKN. Ancaman terhadap ketertiban, baik berupa konflik lahan, gangguan sosial, hingga dinamika penduduk baru, harus diantisipasi sejak dini.
Pihaknya pun meminta, Polri untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor. Termasuk dengan pemerintah daerah dan TNI. Hal itu guna menciptakan stabilitas jangka panjang, di kawasan penyangga IKN.
Selain itu, Yusuf mengimbau. Agar pendekatan Polri dalam penegakan hukum, tetap menjunjung asas keadilan. Yakni menghindari tindakan yang represif. Humanisme dalam pelayanan, harus menjadi ciri utama aparat penegak hukum (APH).
“Momentum Hari Bhayangkara ini, harus jadi pengingat. Bahwa tugas utama Polri adalah, melindungi dan melayani rakyat. Bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menjaga kepercayaan publik,” harap Yusuf Mustafa, Penasehat Fraksi Golkar DPRD Kaltim tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)
