Koordinasi Lemah, DPRD Kaltim Nilai Mitigasi Banjir Antarwilayah Gagal
Koordinasi Lemah, DPRD Kaltim Nilai Mitigasi Banjir Antarwilayah Gagal. Sekretaris Komisi-I DPRD Kaltim, Salehuddin
AspirasiNews.id, Samarinda- Masalah banjir, di kawasan perbatasan. Antara Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dinilai tak kunjung mendapat solusi. Karena lemahnya koordinasi antarwilayah. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai, perlu adanya sinergi yang kuat. Antara pemerintah kota (Pemkot), kabupaten (Pemkab), dan provinsi (Pemprov). Yakni untuk merumuskan langkah strategis bersama, dalam mitigasi bencana.
Sekretaris Komisi-I DPRD Kaltim, Salehuddin memberikan sorotan tajam. Kecenderungan saling menyalahkan, antara Samarinda dan Kukar. Terutama dalam merespons persoalan banjir, yang nyaris terjadi secara tahunan. Dia menegaskan, tanpa titik temu, masalah ini hanya akan menjadi siklus, tanpa penyelesaian.
“Ya dari awal, saya katakan. Bahwa terkait banjir, perubahan iklim, longsor apa segala macam. Mitigasinya yang perlu. Jadi mitigasinya ini penting, karena sesuai dengan topografi,” jelas Salehuddin, Legislator dari Partai Golkar ini.
Dia menjelaskan, bahwa setiap wilayah memiliki karakter geografis yang berbeda. Sehingga pendekatan mitigasi pun, harus disesuaikan. Samarinda dengan kontur perbukitannya, dan Kukar dengan zonasi rawa-rawa. Jadi memerlukan penanganan khusus, dan tak bisa ditangani sepihak.
“Apalagi Kutai Kartanegara, seperti itu. Saya pikir, ini perlu dari awal mitigasi itu, yang harusnya disinkronkan. Baik dari provinsi, maupun kabupaten, termasuk Samarinda,” kata Salehuddin, Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar itu.
Menurut Salehuddin, mitigasi yang dirancang dan disepakati bersama. Akan membantu mengantisipasi potensi banjir, di tahun-tahun mendatang. Dia menyarankan, agar langkah ini tidak hanya bersifat administratif. Tapi benar-benar dijalankan di lapangan.
“Kalau mitigasinya bisa terbaca dengan baik. Saya pikir dalam tahun ke tahun, itu bisa kita antisipasi,” tegas Salehuddin lagi.
Pihaknya pun mengingatkan, bahwa banjir musiman adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Namun dampaknya bisa diminimalkan, jika ada koordinasi sejak awal. Termasuk dari sektor-sektor teknis, seperti Dinas PUPR, dan instansi lainnya.
“Yang namanya banjir tahunan, dua tahunan itu selalu ada. Ya otomatis mungkin mitigasinya jelas,” saran Salehuddin, yang khas dengan songkok hitamnya tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)
