Anggota DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Layanan BPJS Kesehatan, Beda dengan Umum

AspirasiNews.id, Samarinda- Gencarnya promosi program layanan kesehatan gratis, seperti GratisPol dan JosPol di Kalimantan Timur (Kaltim), suara kritis datang dari Anggota Komisi-II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Dia menyoroti ketimpangan layanan, yang masih dialami pasien peserta BPJS Kesehatan. Bahwa dinilainya, peserta BPJS belum mendapatkan perlakuan setara, dengan pasien umum.

Dia menyampaikan, keberadaan program gratis, tidak serta merta menjamin tercapainya keadilan layanan kesehatan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dari program, dan pelayanan di suatu penyelenggaran kesehatan ini secara menyeluruh. Agar kehadiran program yang di ‘geber’ oleh Gubernur itu, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh semua lapisan masyarakat Benua Etam.

“Jangan buru-buru berbangga, karena BPJS digratiskan. Kalau pelayanannya masih dibedakan, dengan pasien umum. Berarti prinsip keadilan, belum benar-benar ditegakkan,” jelas Sigit, sapaan akrabnya, pada Jumat (29/8/2025).

Kritik tajam Sigit tersebut, didasarkannya pada sejumlah keluhan masyarakat, yang ia temui saat reses Salah satunya, soal perlakuan berbeda, yang dirasakan pasien BPJS di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Baik milik pemerintah, maupun swasta.

“Di Balikpapan, ada keluarga pasien BPJS, yang merasa lebih dihargai saat berobat di rumah sakit swasta. Karena itu, mereka memilih pindah ke Rumah Sakit Pertamina. Ini menjadi catatan penting, yang harus segera dievaluasi,” ungkap Sigit, Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan itu.

Diterangkan Sigit, meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar, pada sektor kesehatan. Yakni hingga Rp4,7 triliun, dan menambah tenaga medis, melalui skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Namun Sigit menilai, kualitas layanan belum menunjukkan perubahan signifikan. Dia mengingatkan, pelayanan sejatinya diukur dari kepuasan masyarakat. Bukan dari angka anggaran.

“Tambahan tenaga kesehatan, dan program yang digulirkan, tentu itu penting. Namun, jika pasien masih merasa mendapatkan perlakuan seperti warga kelas dua, maka itu patut dikritisi. Yang terpenting, bukan besaran anggaran. Tetapi kualitas layanan, yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Sigit, Legislator dari PAN ini.

Pihaknya juga menekankan, pentingnya membangun kemitraan yang sehat. Antara pemerintah, dan rumah sakit swasta. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta, bukan ancaman. Melainkan peluang memperluas jangkauan layanan kesehatan ke masyarakat.

“Biarkan rumah sakit swasta berkembang, itu justru meringankan beban pemerintah. Tetapi, yang terpenting adalah memastikan, di mana pun masyarakat berobat, mereka mendapat pelayanan yang layak. Ini bukan soal persaingan, melainkan soal tanggung jawab pelayanan publik,” beber Sigit lagi.

Dia juga mengingatkan, agar visi dan misi pemerintah daerah (Pemda), tidak berhenti sebagai slogan belaka. Dia meminta, ukuran keberhasilan program kesehatan, lebih difokuskan pada dampak riil bagi masyarakat.

“Program boleh bagus di atas kertas. Tapi keberhasilan, harus diukur dari kepuasan warga, bukan dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan. Jangan sampai semuanya hanya menjadi slogan kosong,” seru Sigit, Anggota Komisi-II DPRD Kaltim ini.

Sigit juga membeberkan, pernyataan itu menjadi refleksi, atas kondisi faktual pelayanan kesehatan di daerah. Yang mana menurut Sigit, masih menyisakan ketidakadilan pada praktiknya. Dia menegaskan, masyarakat tidak menuntut perlakuan istimewa, hanya perlakuan yang manusiawi.

“Masyarakat tidak meminta diperlakukan istimewa. Mereka hanya berharap dihargai, sebagai sesama manusia. Itu saja,” pesan Sigit Wibowo. (Adv/DPRD Kaltim)