Komisi-II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra, Soroti Mandeknya Proyek RS Balikpapan Timur
AspirasiNews.id, Samarinda- Sekretaris Komisi-II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, kembali melontarkan kritik tajamnya. Kali terhadap lambannya pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur (Baltim). Nurhadi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, dalam merealisasikan proyek yang sangat mendesak bagi kebutuhan kesehatan masyarakat tersebut.
“Sudah lewat Lebaran 2025, tapi pembangunan rumah sakit Balikpapan Timur belum juga mulai. Saya sudah komunikasi langsung, dengan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes), Ibu Alwiati, katanya masih menunggu skema kontrak tahun jamak (multiyears contract). Sampai kapan harus menunggu?” jelas Nurhadi, sapaan akrabnya, belum lama ini.
Sebagai mantan Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nurhadi mengingatkan. Bahwa proyek ini seharusnya mulai berjalan, setelah Lebaran 2025. Dia juga menyinggung janji politik Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud yang belum terealisasi.
“Kalau terus menunda, kesannya Wali Kota tidak serius. Padahal, ini janji kampanye beliau. Sudah pernah ada penyiapan anggaran, setahu saya sekitar Rp20 miliar. Mau pakai Rp10 miliar dulu pun silahkan. Yang penting mulai,” tegas Nurhadi, Politisi dari PPP ini.
Nurhadi menyatakan, bahwa DPRD Provinsi Kaltim siap membantu, terutama segi pendanaan. Jika Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan keseriusannya, dalam membangun rumah sakit tersebut. Pihaknya juga menegaskan, telah menjalin komunikasi dengan pimpinan Komisi-IV DPRD Kaltim. Bahkan mengklaim, ada 10 Anggota DPRD Kaltim dari Dapil (Daerah Pemilihan) Kota Balikpapan, siap memperjuangkan bantuan keuangan dari provinsi.
“Lahannya sudah ada, anggaran awal juga sudah siap. Jadi jangan terlalu banyak dramatisasi. Masyarakat Balikpapan Timur tidak bisa terus menunggu. Kemacetan makin parah, layanan kesehatan juga masih terbatas. Ini harus jadi prioritas,” seru Nurhadi, Anggota Dewan dari Dapil Balikpapan tersebut.
Pihaknya menekankan, pentingnya pembagian peran. Antara pemerintah kota, dan provinsi. Karena menurut Nurhadi, jika jalan utama, seperti Jalan Mulawarman sudah mendapat penanganan provinsi. Maka Pemerintah Kota, seharusnya lebih fokus membangun sarana kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya.
“Sudah saatnya duduk bersama, dan bertindak nyata. Jangan biarkan masyarakat jadi korban tarik-ulur anggaran, dan janji yang tak kunjung ditepati,” beber Nurhadi, Sekretaris Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kaltim ini. (Adv/DPRD Kaltim)
